Serangan Balik Pejuang Oposisi di Gurun Suriah Tewaskan 30 Milisi Syi'ah Bayaran Iran


Headlineislam.com - Pejuang oposisi Suriah pada hari Selasa (11/7/2017) melancarkan sebuah serangan balik terhadap kelompok milisi Syi'ah asing bayaran Iran yang berafiliasi rezim Assad di wilayah Gurun Suriah untuk mendapatkan kembali kendali wilayah-wilayah yang diduduki sebelumnya oleh pasukan pro-rezim.

Kepala kantor media Jaisy Osoud Al-Sharqiya, Saad al-Haj, mengatakan bahwa pejuang oposisi berhasil menguasai kembali wilayah Omam di Gurun Suriah, menambahkan bahwa dua tank dan buldoser berhasil dihancurkan.

Lebih dari 30 milisi Syi'ah asing bayaran Iran tewas,al-Haj menambahkan.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Orient Net bahwa pertempuran tersebut saat ini dipusatkan pada poros pedesaan timur Damaskus, Gurun Suriah ke arah Pegunungan Makhoul dan desa timur Suweida di poros al-Zalf dan daerah Rajm al-Baqar Dan Ashihab.

Milisi Syi'ah melancarkan sebuah kampanye militer di Gurun Suriah pada hari Senin, mengambil keuntungan dari kesepakatan gencatan senjata di bagian selatan negara tersebut. Mereka mengambil alih sejumlah wilayah di Suweida timur dan daerah pedesaan timur Damaskus.

Al-Haj melaporkan bahwa pesawat tempur Rusia pada hari Senin meluncurkan lebih dari 80 serangan udara di daerah bentrokan, menyusul kebijakan bumi yang hangus.

Milisi Syi'ah yang dipimpin Iran merebut wilayah yang luas dari Gurun Suriah dalam beberapa pekan terakhir.

Media Iran baru-baru ini menerbitkan gambar yang menunjukkan kedatangan pemimpin Garda Revolusi Syi'ah Iran Jenderal Qassem Soleimani ke daerah di sisi timur segitiga al-Tenaf. Gambar-gambar menunjukkan Soleimani dengan sejumlah tentara bayaran Syi'ah Afghanistan di dekat perbatasan Suriah-Irak. Sumber: Voa Islam (vic/headlineislam.com)

Perppu Pembubaran Ormas Mengancam Banser NU


Headlineislam.com - 1|. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, Pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, pada Rabu 10 Juli 2017 telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (*”Perppu”*) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2|. Salah satu hal yang paling krusial pengaturan dalam Perppu adalah penghapusan ketentuan tatacara pemberian sanksi sampai dengan prosedur pencabutan status badan hukum (pembubaran), yang sebelumnya harus melalui permohonan dan berdasarkan kekuatan putusan pengadilan. (Penghapusan ketentuan pasal 63 s/d pasal 80).

3|. Bahkan, ditegaskan melalui ketentuan pasal 80A Perppu, pencabutan status badan hukum ormas sekaligus dapat dinyatakan bubar berdasarkan Perppu.

4|. Dalam konteks peralihan, ketentuan pasal 83A menyatakan UU nomor 17 tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perppu.

5|. Dalam Ketentuan pasal 59 ayat 3 d menyebutkan:

_”Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”._

6|. Dalam konteks ini, Ormas Islam Banser NU diketahui secara luas oleh publik sering melakukan tindakan pembubaran kegiatan masyarakat, baik berupa pengajian yang dilakukan Ustadz atau mubalihg seperti yang paling mashur terjadi pada ust. Felix Shiau dan Ust. Khalid Basalamah, maupun pembubaran berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dialami ormas HTI yang membuat agenda Masyiroh Panji Rasulullah (mapara) beberapa waktu yang lalu di berbagai daerah.

7|. Banser NU beralasan bahwa tindakan itu dilakukan dalam rangka menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 45 dari rongrongan dan ancaman perpecahan.

8|. Meskipun demikian, tindakan Banser NU ini telah mengambil alih tugas aparat penegak hukum selaku pihak yang berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan masyarkat, sekaligus berwenang membubarkan kegiatan masyarakat.


9|. Oleh karenanya Banser NU telah melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 d, dan bisa diambil tindakan.

10|. Dengan adanya pelanggaran tersebut, terlebih setelah adanya wewenang pembubaran ormas secara sepihak oleh Pemerintah tanpa proses pengadilan, dikhawatirkan Perpu akan menyasar pada Banser NU *DAN BANSER NU MENJADI TUMBAL ATAS OTORITARIANISME PENGUASA DENGAN SARANA PERPU INI.*

11|. Memang benar saat ini Banser NU sedang mesra dengan penguasa, namun siapa yang bisa menjamin hubungan mesra ini langgeng ? Jika suatu saat kepentingan politik penguasa menghendaki mendepak Banser NU maka serta merta penguasa dapat langsung membubarkan Banser NU tanpa melalui proses pengadilan.

12|. Jika dibubarkan sepihak dan tidak melalui pengadilan, bagaimana Banser NU bisa membela diri dihadapan hukum dan menjelaskan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga Pancasila dan NKRI?

13|. Inilah ! Bahaya Perppu pembubaran ormas bagi Banser NU. Oleh karenanya ayo bersama-sama melindungi Banser NU dan ormas-ormas lainnya dari kediktatoran penguasa menggunakan sarana Perppu ini. Sumber: Muslimina (mb/headlineislam.com)

Oleh : Nasrudin Joha

Hanya Ada di Rezim Jokowi! Rohis Diawasi, LGBT Dilindungi


Headlineislam.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, harusnya Kementerian Agama melindungi Rohis dan mengawasi LGBT yang merusak moralitas bangsa, bukannya malah menghimbau mengawasi Rohis dan terkesan melindungi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Pernyataan Menag Lukman Hakim Saifuddin yang akan mengawasi Rohis dan meminta tidak mengucilkan LGBT terkesan memberikan perlindungan terhadap LGBT. Ini sangat berbahaya dalam perkembangan generasi muda untuk membangun organisasi.

“Statement itu (Menag) bernuansa stigma. Stigma seperti itu saya rasa berbahaya sekali dan tidak elok,” ungkap Dahnil kepada Harian Terbit, Rabu (12/7/2017).

Dahnil menilai, penyataan Menag tidak tepat karena bisa menyebabkan pelajar enggan untuk beraktivitas dan berorganisasi melalui Rohis. Apalagi pernyataan tersebut hanya didasari oleh penelitian yang masih debatable yang validasi dan kebenarannya bisa dikoreksi.

Faktanya selama ini, lanjut Dahnil, Rohis telah memberikan kontribusi besar dalam merawat dan membina akhlak pelajar-pelajar di Indonesia. Tidak jarang diantara lulusan Rohis berhasil meraih prestasi yang membanggakan.

“Jadi, bagi saya, pernyataan Menag tersebut sangat tidak elok dan justru menyudutkan gerakan pelajar Islam melalui Rohis yang selama ini menjadi persemaian merawat akhlak dan gerakan Islam di Indonesia,” jelasnya.

Walaupun pernyataan Menag telah menyudutkan remaja muslim, sambung Dahnil, pihaknya tetap akan melakukan dialog atau tabayun kepada Menag. Sehingga hal-hal yang miskomunikasi bisa diketahui lebih lanjut.

“Kita tabayun ke Menteri Agama, apa yang dia maksud,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Front Mahasiswa Islam (FMI) Habib Ali Alatas mengatakan, adanya abdi negara yang menyudutkan umat Islam karena telah terjangkiti penyakit Islamophobia. Ironisnya penyakit tersebut terjadi di negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi agama, yang ditekankan kembali dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara ini berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ali, penyataan Menag yang akan mengawasi yang berbau Islam, sementara yang melanggar Islam justru dibebaskan bahkan dilindungi seperti LGBT, maka hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada keahlian yang dimiliki Lukman Hakim Saifuddin dalam memimpin Kemenag.

“Itulah akibatnya ketika suatu urusan bukan diserahkan kepada yang ahlinya,” tandasnya.

Terpisah, Jubir FPI Ustadz Slamet Maarif mengatakan, sebagai omas yang melindungi umat Islam maka pihaknya akan memperkuat majelis taklim yang menjadi binaan FPI. Hal ini dilakukan karena dunia telah terbalik.. Buktinya pemerintah mencurigai dan mengawasi yang baik-baik sementara kejahatan dan penyimpangan seksual dibiarkan bahkan terkesan dilindungi.

“Kemenag seharusnya menjadikan rohis sebagai kegiatan eksul utama di sekolah dan di kampus – kampus untuk pembentengan aqidah dan pembentukan karakter bangsa sesuai ajaran islam,” tandasnya. Sumber : Arrahmah (ar/headlineislam.com)

Beda Perlakuan dengan Muslim, Kapolda Mengaku Duduk Semeja dengan Penjahat Agar Pelakunya mau Berbicara

Headlineislam.com - Kapolda Metro Jaya Irjenpol Mochamad Iriawan menjelaskan soal foto dirinya bersama anggota kepolisian lainnya sedang duduk semeja dengan pelaku pembacokan Hermansyah –Lauren Paliyama dan Edwin Hitipeuw– yang sempat viral di media sosial.

Terkait hal ini, Iriawan tidak mempersoalkan muncul anggapan negatif masyarakat akibat foto tersebut.

Ia hanya menjelaskan bahwa polisi memiliki teknik penyidikan melalui pendekatan psikologis agar pelaku bisa mengungkapkan aksi kejahatannya.

“Itu teknis polisi mengungkap peristiwa agar (pelaku) bicara,” kata Iriawan di Jakarta, Kamis.

Iriawan juga mengaku, pada saat menemui pelaku, ia menanyakan sejumlah pertanyaan soal motif pembacokan pakar telematika ITB itu. “Apa karena suruhan seseorang atau bukan,” jelasnya.

Sebelumnya juga diketahui, Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto pada Rabu (12/7/2017) mengatakan bahwa Kapolda duduk semeja dengan tersangka dalam rangka pendekatan.

“Kemungkinan dia akan lebih mengungkapkan sesuatu yang lain dari sisi humanisnya yang akan kita angkat. Jadi enggak ada masalah,” tuturnya, seperti dilansir Republika, Rabu (12/7/2017).

Pihaknya pun menegaskan penyidik Polri tidak membeda-bedakan perlakuan satu tersangka dengan tersangka lain.

“Semuanya kami perlakukan sama, tapi kadang polisi harus pancing dulu, kita ajak makan dulu supaya tersangka lebih terbuka,” ungkapnya. Sumber : Islam Pos (ip/headlineislam.com)

Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Anti Pancasila Harus Lewat Pengadilan


Headlineislam.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai sah saja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas.

Apalagi aturan itu akan dipakai untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak bersesuaian dengan identitas kebangsaan Indonesia yakni Pancasila dan NKRI, atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan demi menjaga Indonesia.

Namun, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait dengan upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum yakni melalui pengadilan.

“Jangan sampai Pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru, karena justru laku seperti itu berpotensi abuse Of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah kita tata 20 tahun belakangan ini,” ujar Dahnil Simanjuntak, Rabu (12/7/2017).

Karena Dahnil Simanjuntak menjelaskan, represifitas terang akan sangat berbahaya. Dia menilai bukan justru “mematikan” ormas yang berideologi atau berlaku tidak sesuai dengan identitas ke-Indonesiaan.

“Justru mereka bisa melakukan konsolidasi dan memperkuat diri karena merasa di dzholimi. Maka, jalan hukum harus selalu dipilih dan ditempuh oleh Pemerintah,” tegasnya.

Setelah mengumumkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei lalu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk melancarkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut Perppu tersebut dikeluarkan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, tentang ormas. Salah satu hal yang diubah dari aturan yang lama, adalah mekanisme pencabutan izin.

“Bahwa lembaga yang mengeluarkan izinatau yangmemberikan pengesahan, adalahlembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya,” ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017)

Kewenangan izin dan pengesahan ormas ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan sebagian yang berbentuk yayasan ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya jika Perppu tersebut sudah berlaku, dua kementerian tersebut yang akan melakukan evaluasi dan pencabutan izin.

“Lembaga yang mencabut izin akan meneliti itu, mendapatkan laporan dari berbagai pihak, data aktual aktivitas di lapangan, bukti nyata, baru lembaga yang memberi izin itu (mencabut),” ujarnya.

“Bukan saya, lembaga yang mengeluarkan izin bukan di Menkopolhukam, pemberian izin ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada sebagian (yang berbentuk) yayasan (izinnya dikeluarkan) di Kemendagri,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut Wiranto tidak menyebut nama HTI. Ia juga tidak mau menjelaskan ormas mana saja yang ia maksud bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang akan dicabut izinnya. Namun pada konfrensi pers yang digelar 8 Mei lalu, Wiranto menyebut nama HTI.

Dengan Perppu terkait pembubaran ormas yang sudah dikeluarkan sejak dua hari yang lalu itu, Wiranto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, dan memahami dengan baik perppu tersebut. Wiranto menegaskan, bahwa kebijakan ini bukan kebijakan untuk mendiskreditkan Islam.

“Perlu digarisbawahi bahwa Perppu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ormas Islam, apalagi masyarakat muslim, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia,” katanya. Sumber : Sang Pencerah (spd/headlineislam.com)