Di Era Jokowi, Aliran Kepercayaan Setara dengan Agama

Sumber foto Viva.co.id
Headlineislam.com - Pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Peduduk (KTP) telah menimbulkan polemik. Ketidaksukaan dan intoleransi terhadap ajaran kepercayaan di luar lima agama resmi negara pun muncul kepermukaan.

Salah satunya dilontarkan oleh anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Tabah Digdoyo.

Anton memandang aliran kepercayaan sebagai hal negatif yang tak boleh berkembang di Indonesia. Pasalnya, NKRI adalah negara beragama bukan negara penghayat aliran kepercayaan.

“Keputusan MK itu menandakan negeri ini mundur ke zaman batu, animisme-dinamisme bakal tumbuh subur lagi di Indonesia, di era sains yang semakin maju," ujar Anton dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/11).

Menurut Anton, rezim Orde Baru tak pernah menginginkan aliran kepercayaan berkembang.Bahkan, Presiden Soeharto saja, pernah mengatakan kepadanya bahwa aliran kepercayaan pada akhirnya harus hilang dan menginduk ke agama-agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu tujuan pembentukan MUI oleh saat Presiden Soeharto memimpin, ujar Anton, adalah untuk menghindari kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan.

"Jadi dengan disahkannya aliran kepercayaan setara dengan agama ini. Berarti MUI dan lembaga-lembaga agama telah kalah," tegasn mantan ajudan Pak Harto itu.

Anton pun berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusu Kalla segera menyadari potensi konflik akibat putusan MK tersebut.

Menurutnya, kemajemukan bangsa Indonesia tak perlu ditambah rumit lagi dengan memberi ruang bagi aliran kepercayaan.

"Bangsa Indonesia ini sangat majemuk, namun karena dilegalkannya aliran kepercayaan, justru makin rentan konflik horizontal," pungkasnya. (jpc/headlineislam.com)

Perbedaan Besar Salafi dengan Gerakan Islam


Oleh : Ustad Abu Muhammad Waskito

Bismillah. Perbedaan utamanya adalah: terkait posisi pemerintah sekuler di negeri-negeri Muslim.

Salafi memandang pemerintah sekuler sebagai pemerintah islam (Ulil Amri) selagi pimpinannya punya KTP Muslim, dan di negeri itu dibolehkan syi’ar-syi’ar islam seperti adzan, sholat jamaah, sholat Jum'at, dll. Padahal, dinegara-negara kafir (semisal: rusia, eropa, amerika, beijing, bahkan hindia sekalipun) dibolehkan azan berkumandang. 😊

Sedangkan GERAKAN ISLAM memandang pemerintah sekuler bukam pemerintah islam (bukan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah). Oleh karena itu pemerintah sekuler harus diubah menjadi PEMERINTAH ISLAMI.

Dasar GERAKAN ISLAM adalah:

(1). Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam menegakkan PEMERINTAH ISLAMI berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah di Madinah, Makkah, dan sekitarnya.

(2). Khulafaur Rasyidin Radhiyallahu’anhum menegakkan PEMERINTAH ISLAMI di zamannya, hingga meluas ke Jazirah, Mesir, Persia, Syam, Asia Tengah, dll.

(3). Selama RIBUAN TAHUN, para Sultan, Khalifah, Amirul Mukminin, menegakkan PEMERINTAH ISLAMI yaitu Daulah Umawi, Khilafah Abbassiyah, Daulah Umawi Barat (Andalusia), Daulah Saljuq, Daulah Mamluk, Khilafah Turki Utsmani, dan kerajaan kerajaan Islam di seluruh dunia (termasuk kerajaan Islam Nusantara).

Gerakan Islam ingin menegakkan KEDAULATAN SYARIAT di muka bumi. Sedangkan Salafi menerima keadaan yang ada, sekalipun Syariat Islam tidak tegak.

FAKTA besar KEDAULATAN ISLAM selama ribuan tahun di atas hendak disembunyikan dengan alasan “pemimpin ber-KTP Muslim dan ada syi‘ar islam semisal adzan, dll”

Inilah sejatinya PERBEDAAN BESAR antara Salafi dan Gerakan Islam. Kecuali SALAFI HAROKI yang juga peduli dengan tegakknya KEPEMIMPINAN ISLAMI (mereka ini bagian dari GERAKAN ISLAM juga, hanya corak aqidahnya seperti Salafi dalam masalah SIFAT-SIFAT ALLAH).

SEBAIKNYA kita menyedikitkan debat dengan Salafi, karena perbedaan itu SUDAH JELAS, tidak perlu dibuat panjang dan berliku-liku.

Biasanya kalau kita menegakkan AQIDAH di atas, kita cepat-cepat dituduh sebagai Khawarij atau Takfiri. Padahal: Kita tidak peduli soal STATUS PEMIMPIN itu apakah dia Muslim atau kafir; tapi kita meyakini WAJIB HUKUMNYA menegakkan Syariat Islam seperti Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, Khulafaur Rasyidin Radhiyallahu’anhum, para Khalifah/Sultan Muslimin.

Semoga bermanfaat, wallahu a'lam. (amw/headlineislam.com)

Pihak Setnov Serang KPK


Headlineislam.com - Bareskrim Polri mulai menyidik kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto di KPK. Selain dua pimpinan KPK Saut Situmorang dan Agus Rahardjo, 24 penyidik yang menangani kasus Novanto juga dilaporkan sebagai pihak terlapor.

"(Yang dilaporkan,-red) semua penyidik yang menangani kasusnya Setya Novanto, 24 orang, termasuk direkturnya juga. Plus direktur," kata kuasa hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi, Jakarta, Rabu (8/11).

Frederich menceritakan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri tentang dimulainya penyidikan dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan kawan-kawan, terkait penanganan kasus Setya Novanto di KPK.

Dalam SPDP tersebut, Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan kawan-kawan diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

Menurut Frederich, sebagaimana SPDP dari Bareskrim itu, maka pihak terlapor dapat dikatakan telah berstatus tersangka.

"Jadi, Agus Raharjo, Saut Situmorang sudah menjadi terduga pelaku tindak pidana. SPDP itu kan berarti dia sudah calon tersangka. Terduga itu kan sama dengan tersangka sebetulnya," kata dia.
Penyidikan kasus tersebut berawal atas adanya dilaporan dari Sandy Kurniawan ke Bareskrim Polri pada 9 Oktober 2017.

Sandy Kurniawan Singarimbun merupakan advokat yang bernaung dalam kantor hukum milik Frederich Yunadi, Yunadi and Associates.

"Saya hanya punya kapasitas menjelaskan bahwa laporan kami yang diwakilkan oleh rekan saya (Sandy Kurniawan) sudah diproses hingga sampai begitu profesional oleh Polri. Saya salut, memang Polri sekarang sudah beda sama zaman dulu. Sekarang canggih, apapun kejahatan itu, Polri bisa ungkap," kata Frederich.

Menurut Frederich, dugaan pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Saut Situmorang, Agus Rahardjo dan kawan-kawan berkaitan surat pencegahan bepergian keluar negeri, Surat Perintah Penyidikan dan SPDP untuk Setya Novanto dari KPK.

Namun, Frederich menolak menjelaskan di mana letak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor atas penerbitan surat-surat terkait kasus Setya Novanto itu.

"Bukti kami sudah diserahkan ke penyidil dan tidak kami buka karena itu mempengaruhi pemeriksaan," katanya.

Frederich berharap pihak-pihak terlapor dalam kasus ini akan patuh terhadap hukum, termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Bareskrim Polri.

"Tergantung KPK-nya sekarang mematuhi hukum nggak? Kan yang dipanggil banyak itu," kata Frederich.

"Kami hanya menunggu bagaimana proses hukum. Kami harapkan dalam waktu secepat-cepatnya mereka iti diberkas, dikirim kepada jaksa, kemudian disidangkan.

Frederich mengungkapkan, selain kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang, pihaknya juga telah melaporkan dugaan pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK dan penyidik ke Bareskrim Polri. Ia juga telah menyiapkan dua laporan dugaan pidana lainnya.

"(Terlapor) pimpinan dan penyidik. Sebentar lagi akan naik (ke penyidikan) dalam waktu dekat. Dan akan ada dua LP (Laporan Polisi) yang mau masuk," akunya.

Meski begitu, ia menolak menjelaskan dugaan pidana dari laporan-laporan tersebut.

"Saya beritahukan kepada seluruh masyarakat, bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuai koridor hulum. Kami bukan pencipta hukum, tapi saya hanya menjalankan hukum," kata Frederich. (tn/headlineislam.com)