Serangan Balik Pejuang Oposisi di Gurun Suriah Tewaskan 30 Milisi Syi'ah Bayaran Iran


Headlineislam.com - Pejuang oposisi Suriah pada hari Selasa (11/7/2017) melancarkan sebuah serangan balik terhadap kelompok milisi Syi'ah asing bayaran Iran yang berafiliasi rezim Assad di wilayah Gurun Suriah untuk mendapatkan kembali kendali wilayah-wilayah yang diduduki sebelumnya oleh pasukan pro-rezim.

Kepala kantor media Jaisy Osoud Al-Sharqiya, Saad al-Haj, mengatakan bahwa pejuang oposisi berhasil menguasai kembali wilayah Omam di Gurun Suriah, menambahkan bahwa dua tank dan buldoser berhasil dihancurkan.

Lebih dari 30 milisi Syi'ah asing bayaran Iran tewas,al-Haj menambahkan.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Orient Net bahwa pertempuran tersebut saat ini dipusatkan pada poros pedesaan timur Damaskus, Gurun Suriah ke arah Pegunungan Makhoul dan desa timur Suweida di poros al-Zalf dan daerah Rajm al-Baqar Dan Ashihab.

Milisi Syi'ah melancarkan sebuah kampanye militer di Gurun Suriah pada hari Senin, mengambil keuntungan dari kesepakatan gencatan senjata di bagian selatan negara tersebut. Mereka mengambil alih sejumlah wilayah di Suweida timur dan daerah pedesaan timur Damaskus.

Al-Haj melaporkan bahwa pesawat tempur Rusia pada hari Senin meluncurkan lebih dari 80 serangan udara di daerah bentrokan, menyusul kebijakan bumi yang hangus.

Milisi Syi'ah yang dipimpin Iran merebut wilayah yang luas dari Gurun Suriah dalam beberapa pekan terakhir.

Media Iran baru-baru ini menerbitkan gambar yang menunjukkan kedatangan pemimpin Garda Revolusi Syi'ah Iran Jenderal Qassem Soleimani ke daerah di sisi timur segitiga al-Tenaf. Gambar-gambar menunjukkan Soleimani dengan sejumlah tentara bayaran Syi'ah Afghanistan di dekat perbatasan Suriah-Irak. Sumber: Voa Islam (vic/headlineislam.com)

Perppu Pembubaran Ormas Mengancam Banser NU


Headlineislam.com - 1|. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, Pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, pada Rabu 10 Juli 2017 telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (*”Perppu”*) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2|. Salah satu hal yang paling krusial pengaturan dalam Perppu adalah penghapusan ketentuan tatacara pemberian sanksi sampai dengan prosedur pencabutan status badan hukum (pembubaran), yang sebelumnya harus melalui permohonan dan berdasarkan kekuatan putusan pengadilan. (Penghapusan ketentuan pasal 63 s/d pasal 80).

3|. Bahkan, ditegaskan melalui ketentuan pasal 80A Perppu, pencabutan status badan hukum ormas sekaligus dapat dinyatakan bubar berdasarkan Perppu.

4|. Dalam konteks peralihan, ketentuan pasal 83A menyatakan UU nomor 17 tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perppu.

5|. Dalam Ketentuan pasal 59 ayat 3 d menyebutkan:

_”Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”._

6|. Dalam konteks ini, Ormas Islam Banser NU diketahui secara luas oleh publik sering melakukan tindakan pembubaran kegiatan masyarakat, baik berupa pengajian yang dilakukan Ustadz atau mubalihg seperti yang paling mashur terjadi pada ust. Felix Shiau dan Ust. Khalid Basalamah, maupun pembubaran berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dialami ormas HTI yang membuat agenda Masyiroh Panji Rasulullah (mapara) beberapa waktu yang lalu di berbagai daerah.

7|. Banser NU beralasan bahwa tindakan itu dilakukan dalam rangka menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 45 dari rongrongan dan ancaman perpecahan.

8|. Meskipun demikian, tindakan Banser NU ini telah mengambil alih tugas aparat penegak hukum selaku pihak yang berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan masyarkat, sekaligus berwenang membubarkan kegiatan masyarakat.


9|. Oleh karenanya Banser NU telah melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 d, dan bisa diambil tindakan.

10|. Dengan adanya pelanggaran tersebut, terlebih setelah adanya wewenang pembubaran ormas secara sepihak oleh Pemerintah tanpa proses pengadilan, dikhawatirkan Perpu akan menyasar pada Banser NU *DAN BANSER NU MENJADI TUMBAL ATAS OTORITARIANISME PENGUASA DENGAN SARANA PERPU INI.*

11|. Memang benar saat ini Banser NU sedang mesra dengan penguasa, namun siapa yang bisa menjamin hubungan mesra ini langgeng ? Jika suatu saat kepentingan politik penguasa menghendaki mendepak Banser NU maka serta merta penguasa dapat langsung membubarkan Banser NU tanpa melalui proses pengadilan.

12|. Jika dibubarkan sepihak dan tidak melalui pengadilan, bagaimana Banser NU bisa membela diri dihadapan hukum dan menjelaskan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga Pancasila dan NKRI?

13|. Inilah ! Bahaya Perppu pembubaran ormas bagi Banser NU. Oleh karenanya ayo bersama-sama melindungi Banser NU dan ormas-ormas lainnya dari kediktatoran penguasa menggunakan sarana Perppu ini. Sumber: Muslimina (mb/headlineislam.com)

Oleh : Nasrudin Joha

Hanya Ada di Rezim Jokowi! Rohis Diawasi, LGBT Dilindungi


Headlineislam.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, harusnya Kementerian Agama melindungi Rohis dan mengawasi LGBT yang merusak moralitas bangsa, bukannya malah menghimbau mengawasi Rohis dan terkesan melindungi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Pernyataan Menag Lukman Hakim Saifuddin yang akan mengawasi Rohis dan meminta tidak mengucilkan LGBT terkesan memberikan perlindungan terhadap LGBT. Ini sangat berbahaya dalam perkembangan generasi muda untuk membangun organisasi.

“Statement itu (Menag) bernuansa stigma. Stigma seperti itu saya rasa berbahaya sekali dan tidak elok,” ungkap Dahnil kepada Harian Terbit, Rabu (12/7/2017).

Dahnil menilai, penyataan Menag tidak tepat karena bisa menyebabkan pelajar enggan untuk beraktivitas dan berorganisasi melalui Rohis. Apalagi pernyataan tersebut hanya didasari oleh penelitian yang masih debatable yang validasi dan kebenarannya bisa dikoreksi.

Faktanya selama ini, lanjut Dahnil, Rohis telah memberikan kontribusi besar dalam merawat dan membina akhlak pelajar-pelajar di Indonesia. Tidak jarang diantara lulusan Rohis berhasil meraih prestasi yang membanggakan.

“Jadi, bagi saya, pernyataan Menag tersebut sangat tidak elok dan justru menyudutkan gerakan pelajar Islam melalui Rohis yang selama ini menjadi persemaian merawat akhlak dan gerakan Islam di Indonesia,” jelasnya.

Walaupun pernyataan Menag telah menyudutkan remaja muslim, sambung Dahnil, pihaknya tetap akan melakukan dialog atau tabayun kepada Menag. Sehingga hal-hal yang miskomunikasi bisa diketahui lebih lanjut.

“Kita tabayun ke Menteri Agama, apa yang dia maksud,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Front Mahasiswa Islam (FMI) Habib Ali Alatas mengatakan, adanya abdi negara yang menyudutkan umat Islam karena telah terjangkiti penyakit Islamophobia. Ironisnya penyakit tersebut terjadi di negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi agama, yang ditekankan kembali dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara ini berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ali, penyataan Menag yang akan mengawasi yang berbau Islam, sementara yang melanggar Islam justru dibebaskan bahkan dilindungi seperti LGBT, maka hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada keahlian yang dimiliki Lukman Hakim Saifuddin dalam memimpin Kemenag.

“Itulah akibatnya ketika suatu urusan bukan diserahkan kepada yang ahlinya,” tandasnya.

Terpisah, Jubir FPI Ustadz Slamet Maarif mengatakan, sebagai omas yang melindungi umat Islam maka pihaknya akan memperkuat majelis taklim yang menjadi binaan FPI. Hal ini dilakukan karena dunia telah terbalik.. Buktinya pemerintah mencurigai dan mengawasi yang baik-baik sementara kejahatan dan penyimpangan seksual dibiarkan bahkan terkesan dilindungi.

“Kemenag seharusnya menjadikan rohis sebagai kegiatan eksul utama di sekolah dan di kampus – kampus untuk pembentengan aqidah dan pembentukan karakter bangsa sesuai ajaran islam,” tandasnya. Sumber : Arrahmah (ar/headlineislam.com)

Beda Perlakuan dengan Muslim, Kapolda Mengaku Duduk Semeja dengan Penjahat Agar Pelakunya mau Berbicara

Headlineislam.com - Kapolda Metro Jaya Irjenpol Mochamad Iriawan menjelaskan soal foto dirinya bersama anggota kepolisian lainnya sedang duduk semeja dengan pelaku pembacokan Hermansyah –Lauren Paliyama dan Edwin Hitipeuw– yang sempat viral di media sosial.

Terkait hal ini, Iriawan tidak mempersoalkan muncul anggapan negatif masyarakat akibat foto tersebut.

Ia hanya menjelaskan bahwa polisi memiliki teknik penyidikan melalui pendekatan psikologis agar pelaku bisa mengungkapkan aksi kejahatannya.

“Itu teknis polisi mengungkap peristiwa agar (pelaku) bicara,” kata Iriawan di Jakarta, Kamis.

Iriawan juga mengaku, pada saat menemui pelaku, ia menanyakan sejumlah pertanyaan soal motif pembacokan pakar telematika ITB itu. “Apa karena suruhan seseorang atau bukan,” jelasnya.

Sebelumnya juga diketahui, Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto pada Rabu (12/7/2017) mengatakan bahwa Kapolda duduk semeja dengan tersangka dalam rangka pendekatan.

“Kemungkinan dia akan lebih mengungkapkan sesuatu yang lain dari sisi humanisnya yang akan kita angkat. Jadi enggak ada masalah,” tuturnya, seperti dilansir Republika, Rabu (12/7/2017).

Pihaknya pun menegaskan penyidik Polri tidak membeda-bedakan perlakuan satu tersangka dengan tersangka lain.

“Semuanya kami perlakukan sama, tapi kadang polisi harus pancing dulu, kita ajak makan dulu supaya tersangka lebih terbuka,” ungkapnya. Sumber : Islam Pos (ip/headlineislam.com)

Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Anti Pancasila Harus Lewat Pengadilan


Headlineislam.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai sah saja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas.

Apalagi aturan itu akan dipakai untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak bersesuaian dengan identitas kebangsaan Indonesia yakni Pancasila dan NKRI, atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan demi menjaga Indonesia.

Namun, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait dengan upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum yakni melalui pengadilan.

“Jangan sampai Pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru, karena justru laku seperti itu berpotensi abuse Of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah kita tata 20 tahun belakangan ini,” ujar Dahnil Simanjuntak, Rabu (12/7/2017).

Karena Dahnil Simanjuntak menjelaskan, represifitas terang akan sangat berbahaya. Dia menilai bukan justru “mematikan” ormas yang berideologi atau berlaku tidak sesuai dengan identitas ke-Indonesiaan.

“Justru mereka bisa melakukan konsolidasi dan memperkuat diri karena merasa di dzholimi. Maka, jalan hukum harus selalu dipilih dan ditempuh oleh Pemerintah,” tegasnya.

Setelah mengumumkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei lalu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk melancarkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut Perppu tersebut dikeluarkan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, tentang ormas. Salah satu hal yang diubah dari aturan yang lama, adalah mekanisme pencabutan izin.

“Bahwa lembaga yang mengeluarkan izinatau yangmemberikan pengesahan, adalahlembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya,” ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017)

Kewenangan izin dan pengesahan ormas ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan sebagian yang berbentuk yayasan ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya jika Perppu tersebut sudah berlaku, dua kementerian tersebut yang akan melakukan evaluasi dan pencabutan izin.

“Lembaga yang mencabut izin akan meneliti itu, mendapatkan laporan dari berbagai pihak, data aktual aktivitas di lapangan, bukti nyata, baru lembaga yang memberi izin itu (mencabut),” ujarnya.

“Bukan saya, lembaga yang mengeluarkan izin bukan di Menkopolhukam, pemberian izin ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada sebagian (yang berbentuk) yayasan (izinnya dikeluarkan) di Kemendagri,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut Wiranto tidak menyebut nama HTI. Ia juga tidak mau menjelaskan ormas mana saja yang ia maksud bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang akan dicabut izinnya. Namun pada konfrensi pers yang digelar 8 Mei lalu, Wiranto menyebut nama HTI.

Dengan Perppu terkait pembubaran ormas yang sudah dikeluarkan sejak dua hari yang lalu itu, Wiranto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, dan memahami dengan baik perppu tersebut. Wiranto menegaskan, bahwa kebijakan ini bukan kebijakan untuk mendiskreditkan Islam.

“Perlu digarisbawahi bahwa Perppu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ormas Islam, apalagi masyarakat muslim, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia,” katanya. Sumber : Sang Pencerah (spd/headlineislam.com)

Wajib Mendengar dan Taat Pada Pemimpin Meskipun Berhati Setan

Presiden RI ke-7, Jokowi
Headlineislam.com - PAHAMI baik-baik dan baca dengan cermat. orang kalau sudah berjenggot, bergamis, atau bercelana cingkrang (diatas mata kaki), lalu ngomongnya pakai dalil qur'an dan hadits, apalagi ngomongnya di TV atau Radio tertentu; langsung dianggap sudah pasti benar, langsung dianggap ‘oh ini ahlus sunnah sejati’; sehingga kalau ada berbeda dengan yang disampaikannya ini, berarti ‘salah’ atau ‘sesat’. Demikianlah diantara fenomena keterpurukan intelektual yang sedang menimpa sebagian kaum muslimin dewasa ini. padahal, kebenaran itu bukan sekedar di ukur dengan yang namanya DALIL, tetapi juga perlu ISTIDLAL (cara menggunakan dalil). Artinya, ketika dalil sudah benar, lalu bagaimana cara menggunakan dalil itu agar pemahaman dan pengamalan terhadap dalil itu juga benar. inilah garis lurus syari'at/manhaj salaf yang sesungguhnya. Kalau hanya terpesona dengan orang yang menyampaikan pakai dalil, maka syi'ah pun punya dalil, khawarij dan mu'tazilah juga punya dalil, kelompok sesat jabariyyah dan murji-ah pun juga pakai dalil. Lalu kenapa mereka tetap sesat? Ya, karena bukan dalil nya yang salah, melainkan cara mereka menggunakan dalil (ISTIDLAL) itulah yang salah sehingga menjadikan mereka sesat dan menyesatkan.

Thoyyib, mari kita bahas dengan cermat. segelintir orang memaksakan ummat ini untuk MENTAATI PEMIMPIN (PENGUASA) NON ISLAMI MESKIPUN BERHATI SETAN. dalilnya:

1=> Hadits dari ‘Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu ‘anhu, di riwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ , وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حبشي.

“Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah ‘azza wa jalla, tetap mendengar dan ta’at walaupun yang memerintah (memimlin) kalian adalah seorang hamba sahaya (budak hitam)”.

2=> Hadits dari Hudzaifah Ibnul Yaman, diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Nanti setelahku ini akan ada seorang pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku (dalam teori) dan tidak pula bersunnah dengan sunnahku (dalam praktek). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. “

Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?”

Beliau bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada Al-MIR (pemimpin) itu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.”

-selesai-

Baik, kita bahas..

PERTAMA: DUA HADITS inilah yang sering menjadi dalil untuk dua hal: 1. Membenarkan adanya kepemimpinan NON SYARI’AT di muka bumi; 2. Mewajibkan mendengar dan taat kepada kepemimpinan itu, meskipun ia berhati setan, harta kita diambil, punggung kita dipukul.

Hadits-hadits ini selalu diulang-ulang oleh para penjilat penguasa (mulukiyyah/murji’ah gaya baru). tetapi anehnya, hadits-hadits tentang para syuhada' yang terbunuh melawan pemimpin zhalim tidak pernah mereka bahas? tidak pernah mereka dengang-dengungkan.!? Padahal sabda Nabi, “jihad yang paling afdhal adalah amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin zalim”. ini juga kan hadits shahih, sebagaimana hadits-hadits yang mereka nukil diatas, dan itu di praktekkan oleh Salafus Shalih. tetapi kenapa tidak pernah mereka bahas? Disinilah letak standar ganda nya para penyembah muluk (penguasa) itu. Syari’at (Al-Qur’an & As-Sunnah) menjadi keset di bawah kaki mereka demi kekuasaan.

KEDUA: Baginda Rasulullah 'Alaihi Shalawatu Wa Salam bersabda :

إن أُمِّر عليكم عبدٌ مُجدَّعٌ أسودُ ، يقودُكم بكتاب اللهِ تعالى ، فاسمَعوا له وأَطيعوا " .

“ Jika kalian di pimpin oleh seorang hamba sahaya yang hitam berambut keriting, yang memimpin kalian DENGAN KITAB ALLAH, maka taatlah kepadanya ".

( ini hadits shahih riwayat Imam Muslim )

Perhatikan hadits ini dengan cermat. kata Rasulullah, “Maka Taatlah kalian selama ia memimpin dengan KITABULLAH !! sekali lagi: DENGAN KITABULLAH. nah, inilah hadits yang menjelaskan (atau tafsir) dari hadits yang sering mereka nukil diatas. harusnya di korelasikan dalil-dalil yang ada, jangan ambil separoh-separoh. hancur agama ini jika cara mereka beristidlal seperti itu.

Pertanyaan saya, apakah sama pemimpin yang memimpin berdasarkan KITABULLAH, dengan pemimpin yang memimpin berdasarkan UNDANG-UNDANG SEKULER ? Apalagi Undang-undang sekuler itu dijadikan asas tunggal dan ideologi bangsa !? CATAT ya, kita tidak sedang membahas orang-orang yang ada di parlemen, DPR-MPR itu kafir atau tidak.. Bukan. Itu hak dan wewenang para ulama yang kredibel dan berkompeten. bukan hak orang-orang awam seperti kita.Yang kita bahas sekarang adalah hukumnya, undang-undangnya. yang mana, mau tidak mau kita harus akui bahwa undang-undang yang ada saat ini bukanlah undang-undang ISLAM.

KETIGA: Dalam batas syari’at, ada dua poin penting yang sering di sembunyikan oleh kaum mulukiyyun (penjilat penguasa) ini, yaitu: 1. Ketaatan mutlak itu hanya berlaku untuk Allah dan Rasul-Nya; sehingga kepada Ulil Amri/pemerintah yang berhukum pada Syariat pun, ketaatan itu sifatnya terbatas (tidak mutlak); 2. Memberikan hak ketaatan mutlak (sekalipun harta kita diambil, punggung kita dipukuli) kepada orang-orang sekuler, anti Syariat atau menolak Syariat. ini tentu sangat MUSTAHIL. tidak mungkin Allah Ta’ala memberikan hak istimewa kepada kepemimpinan yang menentang-Nya dan menentang Rasul-Nya.

Dalilnya, Nabi bersabda:

إنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ ، لا يُعاديهم أحدٌ إلا كبَّه اللهُ على وجهِه ، ما أقاموا الدينَ

“ Sesungguhnya urusan ini (kepemimpinan kaum muslimin) adalah dari Quraisy, tidak ada seorangpun yang menentangnya kecuali akan di campakkan oleh Allah wajahnya di neraka, selama MEREKA MEMIMPIN DENGAN MENEGAKKAN DIN”.

( Ini hadits Shahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muawiyyah Bin Abi Sufyan Radhiyallahu'anhuma )

Perhatikan: kata Rasulullah, meskipun yang memimpin adalah kaum Quraisy, maka WAJIB MENTAATAINYA selama MEREKA MENEGAKKAN DIN (AGAMA) ! sekali lagi: selama mereka menegakkan din. Dari sabda Nabi ini sangat jelas bagi orang-orang berakal bahwa SYARAT MENDENGAR DAN TAAT KEPADA PEMIMPIN, ITU TIDAK BERSIFAT MUTLAK. Ini sudah terlalu capek kami bahas berulang-ulang. mereka saja hanya muter-muter disitu.

Oleh karenanya, menjadikan dua hadits diatas sebagai dalil untuk “mendengar dan taat” kepada kepemimpinan NON ISLAMI (tidak berlandaskan Al-Qur’an & As-Sunnah), ini adalah pengkhianatan besar kepada Allah, Rasul, dan Syari’at-Nya. Sejak kapan para MUWAHHIDIN (AHLI TAUHID SEJATI) diperintah tunduk kepada kepemimpinan Non Syariat? Sekajak kapan? mana dalilnya? mana praktek Salaf terhadapnya.?

KEEMPAT: Dalam hadits ke-dua diatas, ada kata “laa yahtaduna bi hadyi” (mereka berpetunjuk tidak dengan petunjukku) dan “laa yastanuna bi sunnati” (mereka bersunnah tidak dengan Sunnahku). Kata-kata ini TIDAK BERMAKNA SECARA MUTLAK MEREKA MENINGGALKAN SYARI’AT. tapi bermakna, mereka melakukan bid'ah. Karena di sana ada kata "yahtaduna" (berpetunjuk) dan "yastanuna" (bersunnah); artinya mereka masih menetapi PETUNJUK dan SUNNAH, namun tidak sesuai dengan apa yang Nabi  lakukan/contohkan. Kalau mereka benar-benar meninggalkan Syariat, tentunya Nabi memakai kalimat “yakfuruna bi ayatillah wa sunnati nabiyih” (mereka kufur atas ayat Allah dan Rasul-Nya).

Kemudian di sana juga ada kata AL-AMIR (pakai alif lam ma’rifat sebagai bentuk mu’ayyan) yang artinya pemimpin. yang mana kata “Al-Amir” disini maknanya khusus, tidak umum. Artinya, itu kepemimpinan ISLAM, yang dibatasi hukum Syariat; karena asal kepemimpinan dalam Islam adalah TAAT SYARIAT. Di sana juga ada kata “as sam'u wat tho'ah”. yang mana kata-kata seperti ini dalam Al-Qur'an sering disebut “sami'na wa atho'na”. Kata-kata ini adalah KHAS KETAATAN kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak berlaku bagi yang lain. Karena ia mengandung konsekuensi IMAN, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 285. Kata-kata ini HARAM dikeluarkan dari jalur KEIMANAN.

KELIMA: Setelah kita menjama'kan (mengkorelasikan) hadits-hadits tentang wajibnya mendengar dan taat pada ULIL AMRI, maka kembalikan pemahaman tentang Ulil Amri itu kepada para Ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Artinya, baca dan lihat penjelasan para Ulama dan Imam-imam Ahlus Sunnah terkait makna Ulil Amri dan penjelasan mereka tentang siapa dan bagaimana Ulil Amri itu. Sehingga tidak MAIN COMOT.

1=> Didalam kitab fathul qadir 1/556, Imam Syaukani Rahimahullah mengatakan:

والأولى الأمر : هم الأئمة والسلاطين، والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية

“Ulil Amri adalah para imam, penguasa, hakim, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang Syar'i (yakni sesuai syariat) bukan kekuasaan Thoghut”.

2=> Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqolatun Mutanawwi'ah 1/ 117 cetakan Daarul Qasim lin Nasyr-Riyadh, Syaikh Bin Baz Rahimahullah mengatakan :

لأنه ليس كل حاكم يكون عالما يصح منه الإجتهاد، كما أنه ليس كل حاكم سواء كان ملكاً أو رءيس جمهورية يسمي أمير المؤمنين، وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به، ويمنعهم من مخالفته، هذا هو المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم.

“...Karena tidaklah setiap pemimpin di namakan seorang alim yang sehingga dibenarkan ia berijtihad, sebagaimana tidaklah setiap pemimpin, baik itu kedudukannya sebagai raja atau presiden di namakan "AMIRUL MUKMININ" (Ulil Amri), karena yang di namakan "AMIRUL MUKMININ (Ulil Amri) hanyalah seseorang yang berhukum di antara rakyatnya dengan SYARI’AT ALLAH dan mengharuskan mereka atas itu, dan melarang mereka untuk menyelisihinya. Inilah yang telah di ketahui di antara Ulama Islam dan di kenal di kalangan mereka”.

-selesai-

Ini kata Syaikh Bin Baz, bukan kata Habib Rizieq Shihab.

MANHAJ MULUKIYYAH/MURJI-AH adalah manhaj main comot yang penting aman. asal sudah jadi pemimpin, berkuasa, dengan cara apapun, maka ia langsung dianggap Ulil Amri dan wajib mendengar serta mentaatinya. sebagaimana ‘fatwa’ Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau begitu, kafir belanda yang menguasai indonesia selama 350 tahun (dalam jajahannya), antum anggap Ulil Amri dong ??!! Sehingga konsekuensi logisnya -dari buah fikir sungsang seperti ini- para pahlawan kemerdekaan itu “khawarij” semua..!!??

Demikian pula Israel Yahudi yang sampai detik ini menguasai palestina (dalam jajahannya), di anggap Ulil Amri dong? Karena mereka berkuasa disana.. , sehingga konsekuensi logisnya -dari buah fikir prematur ini- Mujahidin Hamas dan semua pejuang kemerdekaan palestina itu “khawarij” semua !!???

Wallahul musta’an. Semoga Allah menyelematkan ummat ini dari kehinaan, kebodohan dan kesesatan pemikiran serta fitnah di akhir zaman. Nas’alullah al-‘afiyah wa salamah.

Oleh: Maheer At-Thuwailibi

Tentara AS Ditahan Karena Diduga Terlibat ISIS


Headlineislam.com - Seorang tentara AS yang tengah bertugas di Hawaii pada Senin (11/7) ditahan atas tuduhan menyediakan sejumlah dukungan material kepada milisi ISIS.

Penahanan ini berdasarkan hasi investigasi Federal Bureau of Investigation (FBI) yang telah lama melakukan pemantauan terhadap tentara tersebut.

Dikutip dari Associated Press, tentara yang bernama Ikaika Kange (34) itu merupakan prajurit aktif dari Divisi Infanteri ke-25 AS. Ia mulai aktif di militer sejak Desember 2001 hanya berselang sekitar 3 bulan setelah peristiwa 9/11.

Ikaika yang berpangkat sersan satu ini pernah ditugaskan di Irak (Maret 2010-Februari 2011) dan Afghanistan (Juli 2013-April 2014).

Aktivitas Ikaika selama setahun terakhir ini terus dipantau, karena informasi yang diperoleh FBI menunjukkan adanya komunikasi yang ia jalin dengan kelompok ISIS di Irak dan Suriah. Ia juga diduga memberikan informasi militer dan pelatihan kepada kelompok teroris tersebut.

Sumber : Kumparan (kp/headlineislam.com)

Profesi yang Mesti Dijauhi di Akhir Zaman Adalah Menjadi POLISI


Headlineislam.com - Kata Rasulullah:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شُرطَةٌ ، يَغْدُونَ فِي غَضِبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ

“Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah”.(HR. Thabarani, Kitab Jami’us Shoghir).

Ya, menjadi polisi adalah profesi yang penuh kontroversi. Meskipun kami yakin disana pasti ada oknum-oknum berseragam coklat yang sholih dan hanya takut kepada Allah. mereka yang terlanjur masuk dalam lumpur kemunafikan namun Allah menjaga hati mereka dengan taufiq dan iman yang lurus, sehingga relung hati mereka yang paling dalam menjerit keras melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi di negeri ini.

UNTUK PRESIDEN RI yang terhormat dan segenap jajarannya, kami hanya ingin ingatkan:

JIKA ada seekor onta yang terpleset di sungai Efrat, Khalifah ‘Umar Bin Khathab akan ditanya dan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Ta’ala..., Lalu bagaimana jika ada rakyat yang dibacok, dibunuh secara keji dan zholim....!!?

Mari kita amin-kan Do’a Rasulullah berikut ini:

« اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ » رواه مسلم.

“Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku (memjadi pemimpin) lalu dia menyusahkan mereka, maka SUSAHKANLAH DIA. dan barang siapa yang mengurus urusan umatku (memimpin ummatku) lalu dia mengasihi mereka maka kasihilah dia....”

(HR. Imam Muslim)

Aamiin aamiin aamiin yaa mujiibas saa-iliin.

Oleh : Maaher At-Thuwailibi.

Subhanallah! Meski Kesulitan, Qatar Tetap Bantu Palestina


Headlineislam.com - Duta Besar Qatar untuk Gaza Mohammed al-Emadi berjanji untuk terus mendukung wilayah pantai yang terkepung pada kunjungan pertamanya sejak awal krisis Teluk bulan lalu. Al-Emadi tiba di Gaza bersama dengan Wakil Kepala Pemerintahan Khaled al-Hardan pada hari Jumat.

"Terlepas dari krisis di Qatar, kami akan terus mendukung anda. Kami akan membuka proyek Qatar baru dan melanjutkan proyek yang sudah berjalan," kata Al-Emadi seperti dilansir Aljazirah, Ahad, (10/7).

Selama lima tahun terakhir, Qatar telah menjanjikan uang rekonstruksi di Gaza senilai 1,4 miliar dolar AS yang telah dikirim ke rumah sakit dan untuk meningkatkan jalan ke proyek perumahan.

Pejabat Hamas Musheer al-Masri mengatakan, kunjungan utusan Qatar tersebut menunjukkan kebaikan Qatar untuk Palestina.

"Kunjungan tersebut mengindikasikan dukungan Qatar secara penuh bukan hanya musiman bahkan saat Qatar menghadapi masa-masa sulit," kata dia.

Jurnalis Aljazirah Harry Fawcett melaporkan dari Gaza, bahwa kunjungan utusan Qatar tersebut dilihat sebagai kabar baik bagi pemerintah Hamas.

Namun ia mendapat tekanan besar, tidak hanya dari blokade Israel tapi juga dari Otoritas Palestina yang terus bersaing, yakni Pemerintah di Tepi Barat.

Sumber : Republika (rp/headlineislam.com)

Naudzubillah! Wiranto Tak Kendur untuk Bubarkan Ormas Islam


Headlineislam.com - Pemerintah beberapa waktu lalu berencana membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Thahrir Indonesia (HTI). Lantas bagaimana kelanjutannya?

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta semua pihak untuk menunggu keputusan pembubaran tersebut. Namun yang pasti, pemerintah serius untuk menghadapi ormas yang dinilai membuat keresahan dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya HTI.

"Oleh karena itu tunggu. Kita tidak kemudian kendur," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Sejauh ini, katanya, pemerintah masih terus mengkaji ormas mana saja yang bakal dibubarkan. "Mudah-mudahan secepatnya. Kita segera memutuskan tidak hanya satu ormas tapi seluruh ormas yang nyata-nyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka membentuk ormas," tegas Wiranto.

Sejatinya pemerintah menghormati keberadaan ormas sebagai bagian masyarakat modern dan masyarakat madani. Suatu negara pun bisa maju kalau kelas menengahnya muncul dan kuat, itu ditandai dengan keberadaan ormas.

Namun, ormas-ormas tersebut harus paralel dengan misi-misi negara. Yakni untuk membangun negeri supaya lebih maju, tertib, dan aman. Itu perlu untuk menunjang program pemerintah yang  berorientasi menciptakan masyarakat adil, makmur, tertib dan sebagainya.

"Kalau kehadiran ormas justru mengganggu keamanan, ketertiban, dan bertolak belakang dari ideologi negara, apa dibiarkan? Maka jangan dipolemikkan menjadi kesewenangan" sebut dia.

Ormas memang bagian dari demokrasi, tapi, kata Wiranto, mereka tetap harus mengacu pada undang-undang ideologi, dan aturan ketatanegaraan. Jika dilanggar, tentu pemerintah harus mengambil langkah untuk membatasi pelanggaran itu.

"Kalau satu negara, pemerintahan, semuanya bisa melanggar seenaknya, bisa bertentangan ideologi negara? bisa punya bendera sendiri, ideologi sendiri, punya cita-cita sendiri, bagaimana negeri ini?" pungkas Wiranto.

Sumber : Jawa Pos (jpc/headlineislam.com)

Tito Akui Tak Miliki Gen Politik dan Segera Pensiun Dini


Headlineislam.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengutarakan niatannya untuk segera berhenti dari jabatan yang diembanya saat ini dengan memilih pensiun dini dari Korps Bhayangkara.

Tito mengaku tidak ingin berpolitik jika sudah pensiun sebagai anggota Polri. Alasannya, karena dirinya mengaku tak memiliki gen politik.

"Saya gak tertarik pada politik, tidak punya gen politik," kata Tito di Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Dia mengatakan, saat pensiun nanti tidak ingin memiliki musuh. Tito menginginkan, hidup damai dan tenang.

"Di politik banyak tarik-menarik, nanti muncul musuh baru, malah nanti tambah stres," kata dia.

Tito mengaku ingin terjun sebagai tenaga pendidik di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut lebih menjauhkannya dari stres.

"Saya ingin lari ke dunia pendidikan, jadi pembicara," tandas dia.

Tito menuturkan, menjadi Kapolri penuh dengan tekanan dan kerap dihantui dengan stres.

"Saya katakan, jadi Kapolri penuh dengan kehidupan yang stressfull, banyak persoalan," jelasnya.

Wajar, kata Tito, ia ingin kehidupan yang lebih tenang dan damai. Oleh karenanya, dia menganggap pensiun merupakan langkah yang tepat

"Kemungkinan ada waktu yang saya anggap tepat, mungkin akan pensiun dini. Karna saya lama di luar negeri, dengar kata pensiun dini itu bukan sesuatu yang aneh," jelasnya.

Sebelum  mencapai puncak karirinyam Tito mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang kemudian melanjutkan pendidikan AKABRI pada tahun 1987.

Tujuanya, saat itu sederhana saja, karena Tito tidk ingin merepotkan orang tuanya lagi, Jadi Ia memilih sekolah yang gratis, yakni masuk AKABRI.

Tahun 1993, Tito menyelesaikan pendidikan di Universitas Exter di Inggris dan meraih gelar MA dalam bidang Police Studies.

Tak berhenti disitu, Tito juga berhasil menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.

Jalan Tito menjadi polisi seperti sudah digariskan sang maha Kuasa, pasalnya meski Tito diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, jurusan

Hubungan Internasional di Universitas Gajah Mada dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Tito tetep memilih Akademi kepolisian.

Karir Tito dikepolisian dimulai dari posisi Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya, lalu naik menjadi Kanit Jatanras Reserse polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya dari tahun 1987 hingga 1991.

21 tahun berikutnya, Tito naik menjadi Kapolda Papua, terhitung sejak 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014.

Kemudian sempat menjabat Asrena Polri selama satu tahun dan diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya dan mampir di Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama lima bulan sepebul kemudian diangkat jadi Kapolri pada 13 Juli 2016.

Sumber : Jawa Pos (jpc/headlineislam.com)

Komnas HAM: Pelaku Penyerangan Hermansyah Bukan Orang Biasa


Headlineislam.com - Komisioner Komnas HAM Bidang Mediasi, Maneger Nasution menyebutkan bahwa pelaku pembacokan ahli Informasi dan Teknologi (IT) Hermansyah, adalah seorang profesional.

"Kalau kami melihat titik-titik lukanya itu tidak biasa. Aksi pembacokan ini jelas tidak dilakukan oleh orang biasa," kata Maneger di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Lanjut dia menerangkan, bagian luka yang dialami Hermansyah, bagian leher kiri, pergelangan tangan kiri dan urat nadinya, dinilai bagian luka yang cukup mematikan, jika tidak cepat mendapatkan pertolongan.

"Siapapun tahu itu adalah bagian titik-titik yang mematikan, kalau tidak cepat bisa kehabisan darah," ujar Maneger.

Dia juga berani mengatakan, insiden yang dialami Hermansyah bukan sebagai kasus kriminal biasa.

"Bagi kami Komnas ini menjadi perhatian kita karena patut diduga ini bukan peristiwa biasa," ucapnya.

Maneger mendesak polisi bukan hanya menangkap pelaku penyerangan saja, tapi apakah ada aktor intelektual di balik kasus menimpa Hermansyah itu.

"Ya kami minta kepolisian mengusut kasus ini secara tuntas. Tidak hanya berhenti siapa pelakunya, tetapi juga aktor dibelakang itu dan juga motifnya," ujar dia.

Hermansyah merupakan saksi ahli IT kasus chat WA antara Habib Rizieq dengan Firza.

Hermansyah yang merupakan alumni ITB ini diserang 5 orang tak dikenal di jalan tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/7)sekitar pukul 04.00 WIB.

Sumber : Jawa Pos (jpc/headlineislam.com)

Imam Besar Indonesia Habib Rizieq Perintahkan Laskar FPI Ikut Buru Penusuk Hermansyah


Headlineislam.com - Pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab memerintahkan seluruh laskar FPI untuk membantu polisi dalam memburu pelaku penusukan pakar telematika Institut Teknologi Bandung Hermansyah. Dalam sebuah rekaman, Rizieq berharap agar pelaku dihukum berat.

“Seluruh laskar FPI tidak boleh segan-segan untuk membantu aparat mengejar, mencari, memburu, menangkap semua pelaku kejahatan tersebut. Kalau aparat tidak melakukan dengan baik dan membiarkan pelakunya berkeliaran, maka saya minta seluruh laskar FPI di manapun berada untuk mengejar, mencari, memburu, menangkap, memproses mereka secara hukum dan mereka harus dihukum berat,” kata Rizieq dalam rekaman suara yang diterima CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (10/7).

Rizieq menilai, pelaku bukan hanya ingin melukai bahkan membunuh ahli IT Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI itu dalam kasus percakapan mesum. Namun ingin merusak stabilitas nasional dan mengadu domba eleman anak bangsa.

Imam besar FPI itu juga menyatakan, kasus penganiayaan ini tidak bisa dipisahakan dari keterlibatan Hermansyah di GNPF MUI soal kasus yang menjaratnya.

Rizieq juga meminta semua pendukungnya dan alumni Aksi Bela Islam dan GNPF MUI. Pasalnya, ia menilai penganiayaan ini adalah bukti bawa ada pihak yang ingin menggagalkan upaya rekonsiliasi yang sedang dibangun.

“Saya yakin, musibah atas Bapak Hermansyah bagian dari upaya menghancurkan dialog yang dibangun," ujar Rizieq.

Rekaman suara Rizieq tersebut sudah dibenarkan oleh salah satu kuasa hukumnya, Kapitra Ampera.

Hermansyah ditusuk orang tak dikenal saat ia adiknya menggunakan dua mobil dari arah Jakarta bermaksud pulang ke Depok. Korban menggunakan mobil Toyota Avanza nomor polisi B-1086-ZFT.

Polisi memperkirakan, pelaku penyerangan berjumlah sekitar 5 orang. Salah seorang di antaranya menggunakan senjata tajam. Usai kejadian itu, para pelaku langsung melarikan diri.
Lihat juga:GNPF Sebut Pengeroyokan Ahli IT Tak Terkait Kasus Rizieq
Pagi ini, istri Hermansyah, Irina dimintai keterangan untuk mengungkap pelaku.

Selain itu, polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian di di Jalan Tol Jagorawi, Jakarta Timur subuh kemarin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan penyidik masih mengumpulkan barang bukti dalam kasus tersebut untuk mengungkap pelaku penusukan. Argo menyebut hingga kini pelaku belum diidentifikasi.

Sumber : CNN Indonesia (ci/headlineislam.com)

Waw! Anggaran Polri Melonjak Jadi Rp 84 Triliun Selama Jokowi Berkuasa


Headlineislam.com - Semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi, Polri menjadi salah satu lembaga yang mendapat perhatian khusus. Hal ini terbukti dari jumlah total anggaran tahunan yang diterima korps Bhayangkara tersebut.

“Tahun 2014, anggaran Polri sebesar Rp 44 triliun. Namun dalam kurun waktu tiga tahun, tahun 2017 ini, menjadi Rp 84 triliun. Artinya dalam waktu tiga tahun naik dua kali lipat,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sambutan upacara HUT ke-71 Bhayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Selain itu, di bidang remunerasi, Polri juga mendapat kenaikan persentase hingga 100 persen, melonjak tajam dari tahun 2015 yang berkisar 33 persen.

“Alhamdulillah tahun 2016 lalu, Bapak Presiden (Jokowi) sudah menaikkan tunjangan kinerja anggota menjadi 53,4 persen,” bebernya.

Selain itu, lewat kebijakan Jokowi juga, seluruh anggota Polri sudah terdaftar sebagai anggota BPJS. Sehingga, dapat menikmati fasilitas gratis saat berobat ke rumah sakit umum yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU).

“Untuk itu, Polri juga berkomitmen melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kinerja melalui profesionalisme, perbaikan kultur yang lebih positif dan melaksanakan manajemen media,” ucap Kapolri.

Upacara HUT ke-71 Bhayangkara tersebut dihadiri langsung Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla. Serta jajaran perwira tinggi dan menengah Polri, berikut ribuan anggota lainnya.

Sumber : Nahimunkar (nh/headlineislam.com)

Amien Rais Ungkap Sosok Jenderal di Balik Kasus Novel


Headlineislam.com - Mantan ketua PP Muhammadiyah Amien Rais meminta, Polri untuk menanggapi serius pernyataan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang menduga adanya keterlibatan jenderal polisi dalam kasus penyiraman air keras. Dugaan tersebut sempat diungkapkan Novel pada sebuah media swasta beberapa waktu lalu.

Amien mendesak, agar Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Novel, dan tak ciut nyali jika dikemudian hari dugaan penyidik senior KPK itu benar adanya. “Kalau dibongkar nanti alangkah kita jadi malu, hina dina, ternyata ada seorang jenderal polisi yang merekayasa penyiraman air keras itu,” tutur.

Amien usai menjadi pembicara dalam orasi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Forum Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Ahad (9/7) siang. Mantan ketua umum PAN itu pun mempertanyakan kinerja Polri dalam mengusut kasus itu.

Dia menilai, Polri seperti kesulitan untuk menuntaskan kasus itu. Padahal, Polri telah sering kali memecahkan kasus-kasus besar dan lebih rumit dibandingkan dengan penyiraman terhadap Novel. Hal tersebut, kata dia, menguatkan dugaan aktor besar dibalik tindak kriminal itu.

Lebih lanjut, Amien menduga setidaknya terdapat beberapa kasus besar yang juga menjadi latar belakang penyiraman air keras pada Novel. Amien menyebut, di antaranya menyangkut kasus korupsi BLBI, KTP elektronik, dan mafia daging.

“Dugaan Novel, saya kira betul ini ada seorang jenderal polosi yang memberikan instruksi penyiraman walaupun namanya masih teka-teki. Tapi, banyak orang yang sudah tahu,” katanya.

Sumber : Sang Pencerah (sp/headlineislam.com)

Police Republic Indonesia is THE BEST


Headlineislam.com - Saya (Maaher At-Thuwailibi) bukan ahli politik, tapi bukan berarti harus BODOH tentang politik. Mengamati realita keummatan adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap keadaan. beragama butuh ilmu, tapi membela agama bukan hanya tugas orang berilmu. memahami realita dengan kacamata Salaful Ummah, ini motto kita.! Jangan seperti Talafi yang KALAP dan KEBLINGER, ngakunya menghindari perkara politik. Tapi saat Saudi boikot Qatar, mereka cuap-cuap bela Saudi mati-matian. tukang tipu, picik, dan standar ganda. Begitulah tabiat Talafi dan yang sebangsanya dari masa ke masa.

OH YA, MOHON MAAF, pada kesempatan kali ini (sambil ngelonin anak biar cepat tidur), saya ingin katakan: ‘POLISI DI INDONESIA IS THE BEST’. 😊

Mengapa demikian...?

BEGINI, polisi dibacok dimasjid, yang bacok dituduh “teroris”. tapi polisi tembak satu keluarga dalam mobil, polisinya tidak di anggap teroris_

Saudara Novel Baswedan disiram air keras, kata polisi itu hanya masalah pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah di KPK. Walhasil, polisi tidak mengusutnya_

Pelempar bom molotov di 3 posko FPI di jakarta, juga tidak di usut_

Pelaku teror bom mobil di tengah-tengah kaum muslimin saat tabligh akbar Habib Rizieq Shihab di cawang, juga tidak di usut dan sampai detik ini tak tahu siapa pelakunya_

Pelaku penembakan rumah Habib Rizieq Shihab, polisi diam seribu bahasa bagaikan anak babi kekenyangan_

YANG TERAKHIR, Saudara Hermansyah (ahli IT yang membongkar kepalsuan chat mesum Habib Rizieq Shihab) dibacok sejumlah makhluq durjana. kata polisi, ini hanya karena senggol-senggolan saat berkendara. Tidak ada sangkut-pautnya dengan pembelaan Saudara Hermansyah terhadap tuduhan CHAT MESUM kepada Habib Rizieq Shihab.

Uniknya, kondisi yang menggambarkan saat kejadian penganiayaan terhadap Saudara Hermansyah tersebut bahwa CCTV tidak berfungsi/dalam kondisi perbaikan dalam waktu bersamaan di sepanjang TKP. sehingga dapat dipastikan polisi praktis tidak memiliki barang bukti.

Apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak? Demikian hebatnya Pasukan Iblis Durjana merekayasa kejadian, terencana-terorganisir-ter struktur & masif...!?

OLEH KARENANYA saya ingin katakan, Instansi polri in indonesia is the best 👍

Gajah dipelupuk mata bisa tidak tampak olehnya. Tapi seekor kutu di sebrang samudera bahkan dalam lubang kemaluan pelacur bisa tampak olehnya.

Bravo polri.
Polri is the best.👍👍

Oleh : Maaher At-Thuwailibi.

Kasus Kaesang Dihentikan, Fahri Hamzah Minta Kasus Habib Rizieq Juga Dihentikan Karena Cuma Mengada-ada!


Headlineislam.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepolisian untuk menghentikan kasus-kasus yang menyeret sejumlah tokoh Aksi Bela Islam dan GNPF-MUI. Seperti Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththat dan Imam Besar Habib Rizieq Shihab karena tak ada bukti yang kuat.

Hal itu menyikapi sikap Polri yang menghentikan proses pelaporan Muhammad Hidayat terkait video putera bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang dianggapnya menodai agama dan mengandung ujaran kebencian.

"Bebasin aja semua nggak perlu mengarang-ngarang kayak Habib Rizieq, segalanya nggak usahlah kasusnya (diusut), nggak ada (bukti) kok tapi diada-adain," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017), seperti dikutip Okezone.

Fahri Hamzah meminta kepolisian untuk tak terseret hasil politik pasca-Pilkada DKI Jakarta yang menjungkalkan Ahok dari kursi gubernur.

"Itu makanya saya mengimbau agar kepolisian memang berhenti ditarik atau diseret oleh hasil-hasil politik terutama pasca Pilkada DKI. Kembali normal makanya saya usulkan," ucap Fahri

Dengan menghentikan pelaporan kasus yang menyeret Kaesang, Fahri meminta kepolisian tak boleh lagi mengusut kasus-kasus yang menyeret sejumlah tokoh Aksi Bela Islam GNPF-MUI.

Seperti diketahui, Mabes Polri melalui Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memastikan tidak akan memproses laporan Muhammad Hidayat terkait video Kaesang Pangarep yang dianggapnya menodai agama dan mengandung ujaran kebencian.

"Saya tegaskan (laporan) itu mengada ada. Ya, laporannya mengada-ada. Ya kami tidak akan tindak lanjuti laporan itu," kata Syafruddin, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2017), seperti dilansir Kompas.

Wahai aparat... kalian digaji dari uang rakyat untuk menegakkan KEADILAN... Keadilan untuk semua sebagaimana Pancasila kita "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Bukan KEADILAN hanya untuk kalangan tertentu, keluarga pejabat.

Buktikan "Saya Indonesia, Saya Pancasila".

Sumber : Portal Islam (pic/headlineislam.com)

Polisi Gunakan Standar Ganda dalam Sikapi Kasus Kaesang dan Ustadz Al-Khaththath

Ustadz Al-Khaththath
Headlineislam.com - Polisi memutuskan untuk tidak memproses laporan Muhammad Hidayat atas putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap agama tertentu. Keputusan itu diambil karena polisi menilai tak ada unsur pidana dalam kasus ini. Laporannya pun dinilai “mengada-ada”, “tidak penting” dan lain sebagainya.

Penghentian proses laporan atas Kaesang ini cepat dikritisi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang melihat adanya standar ganda dalam kasus ini jika dibandingkan beberapa kasus lain.

“Mungkin tanyakan ke kepolisian, saya tak tahu maksudnya bagaimana. Tapi memang sangat cepat sekali. Nah, kan penilaian ini menjadi penilaian subjektif, bagaimana dengan kasus lain yang saya juga berpendapat mengada-ada,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7) sebagaimana dikutip Detik.

Lantas, Fadli membandingkan dengan kasus dugaan “makar” yang melibatkan Sekjen FUI Ustadz Muhammad Al-Khaththath. Menurutnya, proses kasus Ustadz Al-Khaththath harus dihentikan.

“Tidak perlu ditindaklanjuti dan tidak perlu mentersangkakan orang, termasuk kasus ‘makar’ yang waktu itu menjelang Aksi 212, lalu Al-Khaththath jelang 313, itu kan mengada-ada. Tidak ada bukti sama sekali. Polisi harus hentikan,” imbuhnya.

Fadli menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai cepatnya penghentian laporan atas Kaesang. Menurutnya, semestinya polisi memeriksa pelapor terlebih dahulu.

“Biar masyarakat yang menilai di mana ada keadilan atau tidak. Kalau orang lapor tiba-tiba dinyatakan tidak ada, kan harusnya diperiksa dulu, paling tidak diperlakukan secara ekual atau sama,” tuturnya.

Sumber : Antiliberalnews (al/headlineislam.com)

Khamenei Sebut Serangan Rudal Iran ke Suriah Bernilai Pahala Setara Ibadah di Bulan Ramadhan


Headlineislam.com - Dalam sebuah pertemuan dengan komandan Garda Revolusi, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei memuji serangan rudal Iran ke wilayah ISIS di provinsi Suriah, Deir el-Zour. Khamenei menyebut serangan itu bernilai pahala setara beribadah di bulan Ramadhan. Demikian kantor berita Iran melaporkan, seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat, (7/7/2017).

Pertemuan antara Khamenei dan para pemimpin Korps Garda Revolusioner Islam (IRGC) berlangsung dua pekan lalu. Pertemuan itu terjadi beberapa jam setelah serangan rudal tersebut diluncurkan di provinsi Kurdistan dan Kermanshah.

Seorang juru bicara Garda Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Ramadan Sharif mengatakan bahwa serangan rudal tersebut dikoordinasikan dengan Damaskus dan telah menargetkan menargetkan markas ISIS di Deir el-Zour di Suriah timur. Namun laporan pers mengkonfirmasi bahwa serangan rudal Iran tersebut telah menargetkan warga sipil, dan bertentangan dengan klaim IRGC.

“Apa yang telah Anda lakukan itu adalah luar biasa, semoga Tuhan menerima perbuatan baik Anda, inilah artinya beribadah di bulan Ramadhan, Lakukan semua yang Anda bisa untuk mengembangkan rudal, perhatikan bagaimana musuh Anda akan ketakutan. Sadarilah pentingnya apa yang Anda lakukan di bidang ini,” ungkap Khamenei.

Pengembangan rudal Iran telah memicu perdebatan yang meluas di Barat, terutama di Amerika Serikat (AS). Institusi pemerintah AS, termasuk Kongres, telah memberlakukan sanksi terhadap kegiatan rudal Teheran.

Sumber : Moslemtoday (mt/headlineislam.com)

Allahu Akbar! Gerakan Boikot Starbucks oleh Muhammadiyah Mendunia


Headlineislam.com - Gerakan boikot Starbucks oleh Muhammadiyah menjadi sorotan internasional. Apalagi gerakan itu mendapat dukungan dari kelompok Muslim berpengaruh di Malaysia.  NBC News dalam artikelnya menulis judul, ‘Muslim Groups in Malaysia, Indonesia Boycott Starbucks Over LGBTQ Suppurt.’

NBC News yang mengutip kantor berita Reuters dalam paragraf pertamanya menggambarkan bagaimana, kelompok Muslim di Malaysia bergabung dengan organisasi konservatif Muslim di Indonesia (Muhammadiyah) memboikot Starbucks.  Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap gerai kopi internasional itu mendukung hak-hak gay.

Organisasi Muslim Malaysia yang bergabung dengan Muhammadiyah adalah Perkasa. Kelompok yang mempunyai 700 ribu anggota itu setuju dengan langkah Muhammadiyah memboikot Starbucks yang mendukung LGBT. Perkasa juga setuju izin Starbucks dicabut.

Media Amerika Serikat berbasis di Chicaco, Chicago Tribune juga menulis tentang gerakan boikot Starbucks ini. Chicaco menulis judul, ‘Malaysia, Indonesia Muslim groups Call for Starbucks Boycott.’

Chicaco Tribune yang mengutip Associated Press menggambarkan kelompok Perkasa didukung oleh garis kelas Islam dan nasionalisme.  Perkasa meminta 500 ribu anggotanya untuk menjauh dari gerai kopi Starbucks. Hal sama juga lebih dahulu dilakukan oleh Muhammadiyah yang memiliki 29 juta pengikut di Indonesia.

Sumber : Republika (rp/headlineislam.com)

Naudzubillah! Hanya Karena Alasan Aktivis HTI, Ustadz Felix Siauw Ditolak Lima Ormas Kota Semarang


Headlineislam.com - Sebanyak lima organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Semarang menolak kedatangan Ustaz Felix Siauw yang akan hadir pada sejumlah kegiatan. Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Polrestabes Semarang di Semarang, Jumat (7/7).

Kelima ormas yang menyampaikan penolakan tersebut masing-masing Bantuan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Semarang, Ganaspati dan Patriot Garuda Nusantara.

Juru bicara Patriot Garuda Nusantara Mustofa Mahendra menyatakan penolakan tersebut berkaitan dengan posisi Felix Siauw yang merupakan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Kami meminta kedatangan Felix Siauw dibatalkan demi keamanan dan kerukunan yang sudah terjalin bagus di Semarang," katanya.

Penolakan tersebut disampaikan kepada kepolisian melalui Satuan Intelijen dan Keamanan Polrestabes Semarang. Polisi memfasilitasi pertemuan ormas-ormas yang menolak tersebut dengan penyelenggara kegiatan.

Ustaz Felix Siauw dijadwalkan menghadiri pengajian di Masjid At-Taufiq Banyumanik, Kota Semarang pada 8 Juli 2017 serta halal bihalal di Universitas Sultan Agung Semarang pada 9 Juli 2017.

Sumber : Republika (rp/headlineislam.com)

Ucapan Anak Jokowi, Kaesang Tidak dapat Disamakan dengan Ucapan Pelawak!


Headlineislam.com - Nyinyiran anak Joko Widodo, Kaesang beberapa waktu lalu, yang telah dilaporkan pula oleh warga Bekasi karena diduga berlaku hate speech, nampaknya mendapat dukungan, salah satuya datang dari pengamat politik dari universitas Paramadina, Hendri Satrio. Komentar anak Jokowi itu disayangkan oleh Hendri, karena Kaesang hanya nyinyir kepada salah satu kelompok saja.

“Seingat saya, memang baru kali ini ada anak Presiden berkomentar secara langsung dan terbuka tentang kondisi masyarakat. Dan disayangkan komentar anak presiden ini hanya tentang salah satu kelompok yang pernah berkompetisi di Pilkada Jakarta.

Nah, tidak apple to apple juga bila membandingkan penyampaian dari anak presiden dengan penyampaian dari pelawak. Karena ini terkait dengan who says what dan what effect setelah pesan komunikasi tersebut disampaikan,” katanya, di akun Twitter pribadi miliknya, Kamis (6/7/2017).

Saat inipun, lanjut Hendri, ditanggapi beragam oleh dua kelompok yang pernah berkompetisi di Pilkada Jakarta tadi. “Nah, untuk #PolemikNdeso ini sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan teknologi khas Indonesia, musyawarah dan kekeluargaan.”

Hendri menyarankan demikian karena persoalan “ndeso” tersebut agar dapat saling dimengerti antara satu dengan pihak lainnya. Namun Hendri menyarankan itu sebaiknya dengan face to face.

“Dan penerima yang mengerti maksud dan tujuannya, komunikasi terbaik tetap melalui tatap muka.”

Sumber : Voa Islam (vic/headlineislam.com)

Wakapolri: Jangankan Istri Jenderal, Jenderal Bintang Lima pun Kalau Salah Kita Proses. Netizen: Halah! Sama Kaesang Nggak Berani


Headlineislam.com - Insiden kasus penamparan yang dilakukan seorang istri jenderal terhadap petugas Bandara Sam Ratulangi, Manado, 5 Juli 2017 akan diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

Hal ini disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

"Jangankan istri jenderal, jenderal bintang lima pun kalau salah akan kita proses," ujar Syafruddin di Mabes Polri, Kamis, 6 Juli 2017.

Menurut Syafruddin, pelaku penamparan petugas bandara adalah istri pensiunan jenderal yang bertugas di Lemhannas.

"Sudah pensiun dan bertugas di Lemhannas," ungkapnya.

Seperti diketahui, netizen dihebohkan dengan sebuah video yang merekam aksi seorang ibu berkacamata hitam menampar petugas Avsec Bandara Sam Ratulangi, Manado.

Pihak Angkasa Pura I menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. General Manager Angkasa Pura I Erik Susanto mengaku pihaknya dalam hal ini petugas keamanan Bandara Sam Ratulangi menjalankan tugas sesuai prosedur dengan meminta penumpang melepas barang mengandung logam melewati pintu X-ray. Namun, penumpang tersebut menolak sehingga terjadi adu mulut dan akhirnya menampar petugas.

Tegasnya pihak kepolisian dalam memproses tidak dibarengi dengan ketegasan yang sama saat menangani kasus hukum putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.


Kaesang dilaporkan seorang warga Bekasi, M Hidayat yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan penodaan agama atas celotehannya dalam video blog (vlog) yang diunggah di media sosial.

"Tidak ada unsur (pidana, red). Tidak diproses," kata Wakapolri Komjen Syafruddin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis, 6 Juli 2017.

Ia kembali menegaskan, pelaporan terhadap Kaesang tidak memenuhi unsur pidana soal vlog 'Ndeso'.

"Itu mengada-mengada. Enggak ada kaitannya sama sekali. Enggak ada unsurnya itu," ujar Syafruddin.

Diketahui, Kaesang dilaporkan Muhammad Hidayat atas sangkaan menyebarkan ujaran kebencian (hate speech).

Vlog Kaesang di YouTube menjadi dasar Hidayat mengadukan Kaesang, yang dikenal aktif di media sosial karena dianggap pelapor mengandung unsur ujaran kebencian (hate speech).

Ketidakkonsistenan polri tersebut ditanggapi beragam oleh netizen.

Sumber : Portal Islam (pic/headlineislam.com)

Buni Yani Unggah Video Penista Agama, Penistanya Dipenjara masa yang Mengunggah Mau Dipenjara juga?


Headlineislam.com - Pakar hukum pidana dan juga Anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, mengatakan bahwa perbuatan Buni Yani (BY) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, dan oleh karenanya tidak dapat pula untuk dimintakan pertanggungjawan secara pidana.

Dia menjelaskan, sebagaimana diketahui BY didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Kedua Pasal tersebut memiliki perbedaan karakteristik norma hukum. Dimasukkannya Pasal 32 ayat (1) oleh Penuntut Umum mengesankan untuk ‘mensiasati’ kelemahan dakwaan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan Basuki T. Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum (Pasal 156a huruf a KUHP). Putusan aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht).

Secara singkat, dia menyampaikan beberapa hal terkait tidak terpenuhinya unsur dakwaan Penuntut Umum.

Pertama, Penuntut Umum tidak dapat memastikan corak (gradasi) kesengajaan, apakah dengan maksud (opzet als oogmerk), dengan sadar kepastian atau dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Frasa “dengan sengaja” pada Pasal 28 ayat (2) menunjuk pilihan atas ketiga corak kesengajaan tersebut. Tidak dapat dibenarkan dakwaan tanpa menunjuk salah satu corak kesengajaan tersebut. Secara teori dan praktik kesengajaan harus diobjektifkan sesuai dengan fakta yang terjadi (in concreto). Menunjuk pada adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) termasuk akibat yang ditimbulkan. Akibat tersebut apakah memang dikehendaki oleh pelaku, atau timbul akibat lain yang tidak dikehendaki namun akibat tersebut secara sadar kepastian (keinsyafan) disadari oleh pelaku. Dapat juga terjadi, akibat lain yang tidak dikehendaki terjadi karena faktor kemungkinan.

Kedua,informasi yang disampaikan oleh BY tidak dapat dikatakan “tanpa hak” karena informasi tersebut bukan termasuk konten illegal dan melawan hukum. Video yang ditransmisikan oleh BY didasarkan pada Sistem Elektronik Kemeninfo Pemprov DKI Jakarta yang mendistribusikan pidato Ahok di Kep. Seribu. Informasi tersebut juga telah menjadi informasi publik.

Ketiga, BY tidak tepat dikatakan telah menyebarluaskan informasi yang tergolong konten illegal dan telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA. Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara BY harus mengacu pada Putusan PN Jakarta Utara yang telah memutus bahwa Basuki T. Purnama secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Terlebih lagi putusan tersebut telah inkraht.

Putusan PN Jakarta Utara memiliki konsekuensi hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum dan juga menjadi pertimbangan Pengadilan. Kita ketahui bahwa Ahok tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 156 KUHP. Ahok terbukti bersalah memenuhi unsur Pasal 156a huruf a KUHP.

Di sisi lain, BY didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang merupakan lex specialis dari Pasal 156 KUHP. Kekhususan merujuk pada sifat delik, Pasal 156 berjenis delik formil, sedangkan Pasal 28 ayat (2) tergolong delik materil. Pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE pernyataan disampaikan melalui Sistem Elektronik , sedangkan Pasal 156 KUHP disampaikan di depan umum.

Perbuatan mentransmisikan oleh BY harus dinyatakan bukan perbuatan pidana, oleh karena PN Jakarta Utara menyatakan unsur perbuatan Pasal 156 KUHP tidak terbukti. Dengan tidak terbuktinya unsur perbuatan pada Pasal 156 KUHP, maka secara a contrario penerapan Pasal 28 ayat (2) terhadap BY harus pula dinyatakan tidak terbukti.

Keempat, menanggapi masuknya Pasal 32 ayat (1) UU ITE, menurutnya, telah terjadi konflik norma dalam penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit yang terjadi. Pada perkara BY, penerapan Pasal 28 ayat (2) harus ada hubungan dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 32 ayat (1).

Perbuatan “mengurangi” konten video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai dasar dakwaan Pasal 32 ayat (1) bukanlah termasuk tanpa hak atau melawan hukum, jelas Abdul Chair

Menurutnya, pengurangan konten tersebut harus dimaknai pengeditan yang sama sekali tidak mempengaruhi konten video secara keseluruhan.

Pengeditan yang dilakukan oleh BY, lanjutnya, hanya dimaksudkan untuk mempertegas adanya pernyataan Ahok yang dianggap bermasalah, dan ini bersifat asumsi, bisa benar bisa pula salah. Pada kondisi yang demikian, BY hanya berkehendak untuk mendapatkan penilaian tentang baik atau tidak perkataan tersebut menurut standar pemahaman masyarakat pada umumnya.

Abdul Chair juga memaparkan, terkait dengan pengutipan – tanpa menyebut kata “pake” – adalah juga tidak mengurangi makna sesungguhnya dari seluruh rangkaian kalimat yang dinyatakan oleh Ahok. Hal ini pun tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Utara sebagai alasan tiadanya ketersalahan pada diri Ahok.

Pada setiap pengutipan dalam suatu penulisan lazim dipraktekkan pengeditan terhadap suatu teks baik lisan maupun tulisan, tandasnya. Bahkan, dia melanjutkan, diperkenankan merubah suatu kalimat sepanjang penulis menyebutkan sumber aslinya sebagai rujukan yang dapat diverifikasi.

Dalam keterangannya itu, Abdul Chair mengungkapkan, terdakwa (Buni Yani) adalah seorang akademisi yang tentunya sangat mengerti tentang tata cara penulisan, baik untuk konsumsi masyarakat umum, maupun untuk kepentingan forum ilmiah.

Perlu dicatat, tegasnya, bahwa BY bahkan telah memberikan link video resmi dari Kemeninfo Pemprov DKI Jakarta. Disini sangat terlihat BY justru menghendaki agar orang yang melihat dan membaca postingannya untuk meninjau langsung sumber aslinya. Dengan demikian setiap orang justru dapat memberikan penilaian melalui video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, bukan pada konten Akun FB miliknya, jelasnya.

“Sepanjang pengetahuan saya, yang selalu mengikuti dan mengamati seluruh rangkaian proses hukum terhadap Ahok dan juga sebagai Ahli Pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak ada satu pun Saksi Pelapor yang melaporkan Ahok dengan dasar video yang diedit oleh BY. Semuanya merujuk pada video yang diunggah oleh Kemeninfo Pemprov DKI Jakarta. Begitu pun para Ahli, baik dalam proses pemeriksaan di tahap penyidikan maupun pemeriksaan di depan sidang Pengadilan, semuanya mengacu pada konten video milik Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Lebih lanjut, BY bukan sebagai pihak yang membuat dan mendistribusikan, ia hanya mentransmisikan, jelasnya. Logika hukumnya, dia melanjutkan, apabila suatu konten dianggap ilegal, maka selain pihak yang mentransmisikan, kepada pihak yang membuat dan mendistribusikan (in casu pihak yang bertanggung jawab di Pemprov DKI Jakarta) juga harus dilakukan proses hukum.

Menurutnya, tidaklah mungkin terjadi perbuatan mentransmisikan tanpa sebelumnya tidak ada pihak yang membuat dan mendistribusikan.

Ketika seseorang dilaporkan – untuk kemudian diproses secara hukum – telah melakukan penyebaran konten ilegal, namun di sisi lain pihak yang membuat dan/atau mendistribusikan melalui Sistem Elektronik tidak diproses secara hukum, maka dipastikan disitu telah terjadi penyimpangan asas kepastian dan sekaligus mencederai asas keadilan.

Kemudian disampaikan, bahwa baik Pasal 28 ayat (2) maupun Pasal 32 ayat (1) mensyaratkan harus adanya suatu akibat berupa kerugian bagi orang lain, sebagaimana disebutkan pada Pasal 36 UU ITE. Kerugian dimaksud harus konkrit dan nyata. Tegasnya harus ada korban yang dirugikan. Dalam proses persidangan Ahok tidak ditemukan adanya korban yang merasa dirugikan baik materil maupun immateril terkait penerapan Pasal 156 KUHP. Ahok hanya terbukti menodai agama (In casu Surah Al Maidah : 51). Lalu siapa sebenarnya korban yang merasa dirugikan pada perkara yang menjerat BY?

Dari perkara BY, Abdul Chair kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan JPU yang sangat signifikan dalam upaya pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Dengan kata lain, pemenuhan unsur-unsur dakwaan sebagai premis minor tidak sesuai dengan norma hukum dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, sebagai premis mayor.

“Konklusinya adalah perbuatan BY tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak dapat pula untuk dimintakan pertanggungjawan secara pidana,” pungkasnya.

Sumber : Arrahmah (ar/headlineislam.com)

Polda Metro Jaya Benarkan Kasus Kaesang Tidak Ditindaklanjuti


Headlineislam.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pernyataan Wakapolri Komjen Syafruddin ihwal tidak akan memproses laporan terhadap video Kaesang Pangarep. Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang dengan tuduhan menodai agama dan mengandung ujaran kebencian.

“Sama ya. Seperti itu sama (pernyataan Wakapolri). Tapi, kami kami tetep ada administrasinya, untuk menindaklanjuti itu sebagai pertanggungjawaban terhadap laporan itu sebenarnya,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (6/7) sore.

Menurut Argo, dari pemeriksaan saksi ahli, video yang diunggah oleh Kaesang tidak memenuhi unsur pidanya. “Artinya, kami tinggal menunggu gelar perkara. Ada ahli bahasa dan IT,” kata dia.

Sebelumnya, Syafruddin mengatakan, kasus yang dilaporkan Muhammad Hidayat tidak memiliki alasan yang rasional sehingga pihaknya tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Itu (video) guyonan saja. Kita rasional saja ya. Polri, penyidik harus rasional. Enggak semua laporan harus ditindaklanjuti. Kalau tidak rasional, kami yang lelah. Menindaklanjuti urusan pangan lebih penting,” katanya.

Muhammad Hidayat membuat laporan di Polres Metro Bekasi pada Minggu (2/7) dengan terlapor Kaesang Pangarep, anak Joko Widodo. Laporan Polisi tersebut bernomor: LP/1049/K/VI/2017/Restro Bekasi Kota. Pelapor menuduh Kaesang mengunggah video yang bernuansa ujaran kebencian dengan ucapan “mengadu-adu domba dan mengkafir-kafirkan, tidak mau menshalatkan, padahal sesama Muslim karena perbedaan dalam memilih pemimpin. Apaan coba? Dasar ‘ndeso'”. Belakangan diketahui bahwa Hidayat tercatat sering membuat laporan ke polisi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, ada sebanyak 60 laporan yang dibuat Hidayat selama kurun waktu tahun 2017. “Pelapor ini sering buat laporan, antara Januari hingga Juni saja ada 60 laporan polisi. Sepertinya dia sering lihat sesuatu yang tidak pas,” kata Rikwanto.

Sumber : Republika (rp/headlineislam.com)

Orang yang Menyarankan Pemindahan Ibukota adalah Tokoh PKI bernama "Semaun"

Tokoh PKI Semaun (Foto Wikipedia)
Headlineislam.com - Nama Palangkaraya mendadak moncer seiring dengan ide pemindahan ibukota negara dari Jakarta oleh Presiden Jokowi. Gagasan ini sudah ada sejak zaman Soekarno. Juga sempat mencuat di era SBY. Menariknya, orang yang menyarankan pemindahan ibukota kepada Soekarno adalah tokoh PKI bernama Semaun.

Fakta ini terungkap dalam tulisan Eko Sulistyo dalam Koran Sindo, Senin, 17 April 2017. Eko adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden. Menurut Eko, Semaun adalah konseptor yang terlibat dalam pembangunan tata ruang kota-kota satelit Uni Soviet di wilayah Asia Tengah.

Dia menyarankan Kalimantan dijadikan pertimbangan karena sebagai pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Di samping itu untuk menghilangkan sentralistik Jawa yang telah menimbulkan ketidakpuasan dan pergolakan daerah seperti PRRI/Permesta.

Presiden Soekarno lalu mempelajari soal Kalimantan, setahun setelah ide pemindahan tersebut disampaikan Semaun. Lalu diambil sebuah keputusan dengan cara yang unik. Pada suatu malam,  Soekarno mengambil mangkok putih di depan peta besar Kalimantan. Kemudian menaruh mangkok itu ke tengah-tengah peta. Soekarno lalu berkata di hadapan semua orang, “Itu Ibu kota RI!” sambil menunjuk satu peta di tepi sungai Kahayan.

Eko melanjutkan dalam tulisannya, ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi Presiden Jokowi mengeluarkan wacana pemindahan ini. Pertama, perlunya pemerataan perekonomian antara Pulau Jawa dengan pulau lain dan mencegah kosentrasi pembangunan di satu wilayah. Jika pusat pemerintahan dipindahkan, maka akan menumbuhkan pusat ekonomi dan pertumbuhan baru di sekitarnya.

Kedua, kota Palangkaraya di Kalimantan tidak terancam oleh gempa bumi. Karena bukan merupakan jalur gunung berapi ‘ring of fire’ seperti melewati Pulau Jawa.

Ketiga, tersedianya tanah luas yang dikuasai negara dan statusnya jelas sehingga tidak perlu ada proses pembebasan tanah. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare untuk memfasilitasi pemindahan ini.

Keempat, Jakarta sudah terlalu padat dan kemacetan yang sudah parah.

Semaun adalah tokoh PKI. Dia merupakan ketua umum pertama partai komunis tersebut yang didirikan pada Mei 1921.

Sumber : Wajada (wj/headlineislam.com)

Aku Kamu adalah Kita, Inilah Film Umat Islam yang Sangat Toleransi


Headlineislam.com - Aku Kamu adalah Kita, Inilah Film Umat Islam yang Sangat Toleransi Berbeda dengan Film KAAL yang sangat tendensius memojokkan Islam. Yang bikin parahnya lagi nih, meraih penghargaan Police Movie Award IV. Naudzubillah.


Oleh : Ibnu Mustafa (ibm/headlineislam.com)

‘Luruskan’ Film KAAL, Sineas Muslim Luncurkan Film “Aku Kamu adalah Kita”


Headlineislam.com - Salah seorang sineas Muslim, Ahmad Zaki, meluncurkan film berjudul Aku Kamu adalah Kita pada Rabu (05/07/2017).

Zaki mengatakan, film Aku Kamu adalah Kita dibuat untuk meluruskan film garapan Anto Galon berjudul Kau adalah Aku yang Lain (KAAL) yang meraih penghargaan Police Movie Award IV.

Diketahui, film KAAL yang sempat dirilis fanspage resmi Divisi Humas Polri telah dihapus karena mendapat kecaman dari banyak pihak.

Zaki menambahkan, lewat film pendek garapannya yang berdurasi kurang dari delapan menit itu, ia berupaya menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia penuh dengan wajah toleransi. Tidak seperti yang digambarkan pada film KAAL.

“Film (Aku Kamu adalah Kita) ini adalah pelurusan film sebelumnya bahwa kita tuh enggak gitu. Umat Islam enggak gitu,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima hidayatullah.com Jakarta.

Ia menjelaskan, film Aku Kamu adalah Kita dibuat dengan biaya sendiri. Meski sepenuhnya menggunakan pemain amatir, Zaki berharap dapat memiliki kualitas profesional.

Proses syuting film Aku Kamu adalah Kita dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta pada Ahad (02/07/2017) lalu.

Zaki menjelaskan, produksi film ini hanya dilakukan selama satu hari. Uniknya, kata dia, tim pembuatan film Aku Kamu adalah Kita baru pertama kali bertemu. Mereka adalah orang-orang yang merespon ide Zaki di Facebook untuk membuat film pendek.

“Mereka tidak mendapat bayaran untuk memproduksi film pendek itu. Kita semua digerakkan sama Allah untuk melakukan ini,” ungkapnya.

Dalam film Aku Kamu adalah Kita, Zaki sekaligus meluruskan beberapa hal ganjil yang ditampilkan film KAAL. Seperti prosedur untuk pasien gawat darurat yang hendak masuk rumah sakit.

Menurutnya, prosedur sebenarnya tentang penanganan pasien gawat darurat penting untuk diketahui publik. Adanya informasi yang salah bahwa pasien kritis masuk ke dalam antrean reguler dinilai berbahaya bagi pasien itu sendiri.

“Saya ini aktivis sosial yang biasa mendampingi pasien. Saya sangat berkepentingan untuk itu,” tutup Zaki.

Sebelumnya, Divisi Humas Polri merilis film pemenang Police Movie Fastival IV berjudul Kau adalah Aku yang Lain pada momentum suasana Idul Fitri 1438 H.

Film yang akhirnya dihapus tersebut mendapat kecaman dari masyarakat luas, karena dinilai melakukan stigmatisasi intoleran terhadap umat Islam dengan adegan yang utopis atau tidak sesuai realita.

Film Aku Kamu adalah Kita dipublikasikan oleh Zaki melalui akun media sosial miliknya di Facebook.

Sumber : Hidayatullah (hd/headlineislam.com)