Perda Syariah, Janji yang Tak Terucap


Headlineislam.com - Kekhawatiran bahwa Jakarta akan “disyariahkan” secara laten telah lama muncul dari kelompok kecil kalangan liberalis. Masa kampanye Pilkada DKI, menjadi momentum suburnya. Anies sempat diterpa isu akan menerapkan Perda Syariah melalui beberapa spanduk saat masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga distigma menikmati dukungan kelompok-kelompok Islam berhaluan radikal. Padahal, pasangan ini hanya berupaya melakukan kampanye ke seluruh lapisan kelompok masyarakat, dalam sebuah kompetisi itu hal yang sangat wajar. Alih-alih menggerus tingkat elektoralnya, isu tersebut justru membuahkan kemenangan.

Kini, pasca kenangkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei dan menunggu penetapan pemenang oleh KPU DKI Jakarta, digalang opini dan kampanye bahwa Anies dipastikan tidak berencana menerapkan Perda Syariah. Apa pentingnya menggalang opini ini?

“Kita tidak menanggapi isu yang bukan kita buat. Yang kita janjikan adalah yang ada di dalam 23 janji kerja itu. Yang di luar itu memang kita tak pernah merencanakan,” ujar Anies di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (19/4/2017) sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.

Anies menegaskan, pihaknya tidak terpengaruh atas stigma atau persepsi yang menilai adanya rencana menerapkan atau tidak peraturan tersebut. Sebab, menurut Anies, dia dan Sandiaga Uno hanya akan bekerja berlandaskan undang-undang dan 23 janji kerja saat masa kampanye. Jadi, Perda yang selama ini dipergunjingkan hanya harapan baik dari yang memilih maupun yang tidak memilih Anies-Sandi.

Bak janji yang tidak pernah terucap, pernyataan gubernur terpilih ini melegakan, tapi itu saja tak cukup. Dia harus memastikan bahwa administrasi pemerintahannya harus independen, fokus pada kebutuhan rakyat Jakarta, tidak akan membuka panggung bagi kelompok-kelompok yang selama ini terang-terangan membuat Jakarta terkotak-kotak, menguntungkan segelintir pengembang, konglomerat dan pada sisi yang lain mengajarkan sebagian kecil rakyat mentransaksionalkan kebhinekaan demi kepentingan politik.

Anies dan Sandi sudah tepat memperjuangkan isu tentang nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi yang selama 4 tahun ini terabaikan di Jakarta, agenda ini bahkan harus lebih diutamakan daripada sekedar mengakomodir kepentingan politik pemilihan atau mengambil keuntungan dari itu semua.

Anies-Sandi sudah memenangi proses pemilihan gubernur yang paling banyak mempertontonkan caci-maki, hujatan, dan fitnah yang memperkeruh suasana kebatinan masyarakat Indonesia yang guyub. Oleh karena itu, meski baru akan resmi menjabat setelah Oktober mendatang, banyak hal yang mulai sekarang bisa mereka kerjakan. Salah satunya, mengembalikan kesadaran warga Jakarta yang terkotak-kotak. Mereka harus menempatkan diri sebagai gubernur bagi semua warga Jakarta.

Dari sisi inkumben yang kalah, Basuki-Djarot juga punya tanggungjawab besar untuk merangkul para pendukung garis keras mereka. Tentu saja mendapatkan kepercayaan mereka tidak akan gampang. Meski demikian, cara terbaik yang bisa diambil Anies-Sandi untuk menyatukan kembali warga Jakarta adalah menegaskan sikap yang seharusnya diambil siapa pun kepala daerah di Indonesia, yakni tegas dan konsisten menegakan keadilan dan persatuan, bukan hanya mengumbar kebhinekaan.

Bagian terpenting yang harus dilakukan Anies-Sandi adalah meyakinkan khalayak bahwa mereka telah mendapat amanah dari suara mayoritas, akan tetap menjalankan tugasnya menjaga Jakarta sebagai kota yang berbudaya tinggi dan religius. Jakarta bukan milik satu konglomerasi kepentingan bisnis. Independensi Anies-Sandi soal inilah yang ditunggu.

Penulis: Jaka Setiawan Direktur INDRA Institute
Sumber: UCNews (uc/headlineislam.com)

Headlineislam.com adalah portal media Islam yang berpihak kepada kebenaran dan kaum Musliman Ahlussannah wal Jama’ah. Dan juga sebagai wadah yang menampung berita dan artikel-artikel bermanfaaat untuk dijadikan konsumsi bacaan maupun referensi.