Kapolri Tito Karnavian Hina Fatawa MUI dan Dukung Pemakaian Atribut Natal


Headlineislam.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menegur keras Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Umar Surya Fana. Kapolri menegur Kapolres Bekasi yang sebelumnya minta pengusaha agar tidak memaksakan pengenaan atribut keagamaan kepada pegawai beragama Islam.

Surat imbauan Kapolres Bekasi itu merujuk pada fatwa MUI Nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan nonmuslim.

“Kami sangat menyayangkan sikap itu. Seharusnya pihak Kapolri membantu apa yang telah dilakukan MUI untuk memberikan perlindungan dengan mencegah pemaksaan atribut (natal) itu,” terang Kyai Ma’ruf dalam penjelasannya kepada wartawan hari ini di kantor MUI Pusat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat.

Kyai Ma’ruf juga mengoreksi pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa fatwa MUI bukan hukum positif. “Fatwa itu memang bukan hukum positif, tapi bisa jadi dasar untuk regulasi atau aturan formal,” terang Kiyai Ma'ruf.

Kyai Ma’ruf yang juga Rais Aam PBNU ini menjelaskan contoh dalam ekonomi syariah, fatwa MUI dijadikan regulasi. Regulasi ini kemudian disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. “Jangan dikatakan bahwa fatwa bukan hukum positif kemudian diabaikan,” tegas Ma'ruf.

Fatwa MUI tentang larangan penggunaan atribut keagamaan non Muslim ini, ditujukan untuk kaum Muslim sendiri. “Karena itu MUI menghimbau para pengusaha agar tidak memaksaan penggunaan atribut keagamaan non Muslim (atribut natal) kepada karyawan Muslim,” terang Kyai Ma’ruf dengan sungguh-sungguh.

Kyai Ma’ruf mengakui bahwa fatwa ini baru dikeluarkan sekarang, karena banyaknya pengaduan ke MUI. “Saking banyaknya pengaduan yang masuk, MUI tidak bisa menghitung,” terangnya. Dulu MUI hanya mengeluarkan himbauan terkait masalah ini, dan kini dianggap waktu yang tepat untuk mengeluarkan fatwa.

MUI juga mengharapkan masyarakat segera mengadu ke MUI setempat, MUI kabupaten/Kota bila ada masalah-masalah menyangkut pemaksaan atribut natal ini. Kiyai Makruf mengharap agar polisi membantu penerapan fatwa ini, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. “Eksekusi fatwa ini harusnya penegak hukum, bukan masyarakat. Masyarakat hanya membantu edukasi atau sosialisasi saja,” terangnya.

Fatwa MUI ini dibuat dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kebhinekaan. Yakni faktor penting dalam prinsip kebhinekaan adalah adanya saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain. (si/headlineislam.com)

Headlineislam.com adalah portal media Islam berpihak kepada kebenaran dan kaum Musliman Ahlussannah wal Jama’ah. Juga sebagai wadah menampung berita dan artikel-artikel bermanfaaat untuk dijadikan konsumsi bacaan maupun referensi.


EmoticonEmoticon