Lemahkan Umat Islam, Rezim Jokowi Akan Gunakan Dana Haji Untuk Bangun Infrastruktur Negara


Headlineislam.com - Pemerintah diminta responsif menjelaskan secara komprehensif dan rinci mengenai wacana penggunaan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan tentunya harus berkonsultasi dengan Parlemen sebagai representasi rakyat terutama para calon jemaah haji. Untuk itu, dalam waktu dekat, Komite III DPD yang membidangi urusan agama termasuk penyelenggaraan haji akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menjelaskan niat Pemerintah ini.

“Komite III DPD banyak mendapat pertanyaan dari publik soal niat Pemerintah ini. Makanya, dalam waktu dekat kita akan panggil Menag untuk menjelaskan hal ini,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Suara Islam Online, Kamis (19/1/2017).

Fahira mengharapkan, keinginan pemerintah menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat, karena saat ini, berbagai penolakan terhadap wacana ini sudah bermunculan baik dari Parlemen maupun masyarakat luas. Jika Pemerintah tetap bersikukuh merealisasikan rencana ini, lanjut Fahira, maka Pemerintah harus bisa menyakinkan publik bahwa baik dari sisi regulasi maupun kepantasan, wacana ini layak direalisasikan, termasuk seperti apa skema pembiayaannya.

“Pemerintah harus paparkan manfaat apa yang didapat jemaah haji jika dananya dipakai untuk bangun infrastruktur. Apakah kebijakan ini punya dampak terhadap pelayanan haji termasuk mampu mewujudkan ongkos naik haji yang lebih terjangkau atau malah tidak ada hubungannya sama sekali,” tukas Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira, selama pemerintah tidak mampu menyakinkan publik bahwa wacana ini pantas dan layak direalisasikan, jangan coba-coba gunakan dana haji untuk kepentingan lain diluar kepentingan penyelenggaraan haji. Mungkin publik bisa menerima jika dana haji dipakai buat investasi yang ada hubungannya dengan pelayanan haji misalnya untuk membeli pesawat.

“Pertanyaan sederhana saja, pantas tidak dana dari umat yang mungkin dia dapat dari jual sawah, dari jual ternak, atau ditabung bertahun-tahun untuk naik haji dipakai negara untuk bangun infrastruktur? Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan jelas, jernih, rasional dan komprehensif serta dapat diterima publik bahwa hal ini pantas, silahkan realisasikan. Namun jika tidak, saran saya sebaiknya dipikirkan kembali niat ini,” tegas Fahira.

Argumen Pemerintah yang meyakini bahwa selama dana haji diinvestasikan ke proyek infrastruktur yang bagus pasti akan memberikan imbal hasil atau keuntungan serta tingkat return yang bagus juga sangat debatable.

“Kalau memang pemerintah mempunyai banyak daftar proyek infrastruktur yang bagus dan pasti memberikan keuntungan, harusnya para investor sudah berbondong-bondong menanamkan modalnya di situ. Makanya, menjadi pertanyaan kenapa sampai ada niat dana haji dimanfaatkan untuk infrastruktur. Apakah ini bentuk ketidakberhasilan pemerintah menarik investasi?” pungkas Fahira. (si/headlineislam.com)

Berbagai Cara dan Alasan Digunakan Rezim Jokowi untuk Lindungi Ahok


Headlineislam.com - Anggota Komisi III DPR RI, Raden Muhammad Syafei’i mengatakan publik menilai Ahok mendapatkan perlakukan sebagai warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum. Sehingga, menurut dia siapapun yang melawan gubernur petahana Jakarta ini salah.

“Banyak hal yang terjadi belakangan ini terjadi karena seorang Ahok. Energi bangsa ini terkuras hanya karena Ahok seperti mendapatkan perlakuan menjadi warga negara luar biasa oleh pemerintah dan aparat hukum. Berbagai cara dan alasan digunakan untuk melindungi Ahok sehingga menimbulkan gelombang aksi melawan oleh masyarakat,” ujar Raden Muhammad Syafei’i di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Pria yang akrab disapa Romo ini mencontohkan, betapa Ahok luar biasa dan kebal hukum sehingga kekuasaan seperti selalu harus mencari alasan untuk melindunginya. Dia menyebut beberapa kasus yang melibatkan Ahok yakni pembelian lahan RS Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta hingga kasus penistaan agama tampak telanjang namun aparat hukum tak leluasa menanganinya.

“Dulu ketika KPK menyelidiki Ahok dalam kasus Sumber Waras, KPK minta agar BPK melakukan audit investigasi, setelah auditnya keluar dan ditemukan pelanggaran, BPK kemudian yang disalahkan auditnya. Padahal selama ini tidak pernah demikian dan bahkan audit dari auditor independen saja bisa dijadikan rujukan,” jelasnya.

Hal ini, menurut Romo, kemudian terulang lagi dalam kasus penistaan Alquran oleh Ahok. Ketika kasus ini hendak dilaporkan oleh sejumlah pihak, Polri pun mencari alasan bahwa untuk menerima laporan penistaan perlu fatwa MUI. Dan ketika fatwa tersebut dikeluarkan MUI pun disalahkan Polri dan fatwa dipertanyakan sebagai sumber hukum positif.

“Makanya saya bilang Ahok ini warga negara luar biasa. Segenap sumber daya mulai dari anggaran, sampai sumber daya manusia seperti Kapolri habis digunakan untuk membela Ahok. Siapapun yang melawan Ahok jadi salah. Dulu BPK disalahkan karena mengeluarkan audit soal adanya kerugian negara, sekarang MUI lagi yang salah karena mengeluarkan fatwa. Makanya yang namanya Ahok adalah makhluk luar biasa dalam tatanan hukum,” tandasnya. (si/headlineislam.com)

Romo Syafii: Sejak Awal, Umat Islamlah yang Mengawal NKRI


Headlineislam.com - Sejarah mencatat bahwa kesepakatan tertinggi para pendiri bangsa Indonesia awalnya bukanlah Pancasila seperti yang sekarang ini, kesepakatan tertinggi The Founding Father kita adalah Piagam Jakarta. Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI H.R Muhammad Syafi'i fraksi Gerindra.

"Itulah yang dibahas di BPUPKI yang dipimpin Dr H. Radjiman Wedyodiningrat, kemudian dimantapkan lagi oleh PPKI dipimpin Ir Soekarno, keputusan akhirnya kita memang bukan negara Islam tetapi negara Nasionalis Republik dengan dasar Piagam Jakarta. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya," ujar Syafi'i atau akrab disapa Romo kepada Suara Islam Online beberapa waktu lalu di Jakarta.

Namun, kata Romo, pada 18 Agustus 1945 saat akan dibakukan secara konstitusi, ada pihak Kristen dari timur berkeberatan dengan Piagam Jakarta itu dan akhirnya umat Islam merelakan yang penting persatuan dan kesatuan itu dicapai, yang akhirnya menjadi Pancasila seperti sekarang.

"Jadi Pancasila itu murni pemberian dari umat Islam, jangan di balik-balik, aparat keamanan jangan bikin narasi seolah-olah umat Islam anti Pancasila. Sekali lagi, jangan di balik-balik, Pancasila itu adalah hadiah dari umat Islam karena kesepakatan sebenarnya itu Piagam Jakarta," jelas Romo.

Demikian juga UUD 45 yang asli, bahwa Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. "Ini mereka juga keberatan, akhirnya kalimat yang beragama Islam dan orang Indonesia asli itu dicoret, kemudian diobok-obok lagi oleh kekuatan asing menjadi presiden adalah orang Warga Negara Indonesia," tuturnya.

Jadi UUD 45 juga murni pemberian dari umat Islam, bahkan kata Romo, ketika Bung Karno membentuk konstituante untuk merumuskan kembali turunan dari Piagam Jakarta dalam konstitusi, yang kemudian ketika sudah hampir mencapai hasil, tapi situasi tidak menguntungkan, Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 59, umat Islam saat itu juga tidak keberatan. "Jadi UUD 45 itu juga murni hadiah dari umat Islam," ungkapnya.

"Lalu NKRI, siapa yang tidak tahu ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, kemudian diasingkan. Kita kosong kepemimpinan, kemudian Bung Karno memberikan mandat kepada Mr Syafrudin Prawiranegara untuk menjadi presiden memerintah republik ini," tambahnya.

Saat itu, kata Romo, banyak kekuatan meminta agar dia tetap jadi presiden, banyak dukungan yang disampaikan agar dia tetap menjadi presiden, tapi Mr Syafrudin Prawiranegara seorang Muslim yang taat ini, ketika Bung Karno dan Bung Hatta bebas, dia serahkan mandat itu kembali. "Jadi NKRI dikawal dari sejak lahirnya sampai hari ini oleh umat Islam Indonesia," jelas Romo.

Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kata Romo, yang paling siap Berbhineka Tunggal Ika itu adalah umat Islam.

"Jadi saya ingatkan kepada Kapolri, Kejaksaan, Presiden atau siapa saja di negeri ini, jangan mengatakan seolah-olah umat Islam itu menolak empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling konsisten dan yang telah terbukti melakukan itu adalah umat Islam," jelas Romo.

"Jadi kita mau bilang, dengan nasionalismenya NKRI ini, dari dulu sampai sekarang dan Insya Allah sampai ke depan, pasti yang mengawalnya adalah umat Islam Indonesia," tandasnya. (si/headlineislam.com)

Banyak Ulama dan Masyarakat Kecewa dengan Kepemimpinan NU yang Sekarang


Headlineislam.com - Redaksi NUGarisLurus.com melakukan wawancara dengan Cucu cicit Maha Guru NU Syaikhona Cholil Bangkalan, KHR. Muqtafi Abdullah Schal yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sirrul Kholil, Bangkalan, Madura. Beliau yang juga Mustasyar Mabes NU Garis Lurus ini memberikan banyak wejangan tentang kondisi NU terkini juga tragedi memilukan antara FPI dan ormas GMBI.

Bagaimana pandangan Kiai tentang perkembangan umat Islam saat ini?

Saya kira perkembangan umat Islam akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Beberapa waktu yang lalu saya sowan kepada Ra Lilur, panggilan akrab KHR Kholilurrohman, cucu Syaikhona Cholil Bangkalan, saya bertanya tentang hal-hal yang perlu kita hadapi. Beliau menjawab, kuatkan, harus banyak bersabar, itu sudah biasa, cobaan, karena kondisi semakin memprihatinkan.

Tanggapan Kiai terhadap pertemuan para alim ulama di Sukorejo Situbondo yang dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin bagaimana?

Saya kira itu pertemuan yang sangat bagus. Apalagi pertemuan yang dihadiri oleh para pengasuh pesantren tersebut menghasilkan banyak keputusan yang dibacakan oleh Rais Aam, antara lain tentang rencana evaluasi terhadap kepemimpinan Kiai Said Agil Siraj di PBNU. Dalam keputusan tersebut secara tekstual disampaikan, bahwa PBNU selaku sopir para ulama, apabila melakukan kelalaian maka perlu diingatkan.

Secara kontekstual, keputusan tersebut dapat mengarah, bahwa PBNU sebagai sopir, apabila si sopir itu mabuk atau ugal-ugalan, sehingga kendaraan kluar dari jalan raya, berarti kan harus diganti dengan sopir yang sehat dan normal. Logikanya kan begitu.

Menurut Kiai, apakah Kiai Said Agil itu dapat diibaratkan sebagai sopir yang mabuk dan ugal-ugalan?

Saya kira hal ini kita perlu evaluasi lebih mendalam. NU secara organisasi adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Dalam melangkah para ulama pasti mengikuti bashiroh (pandangan hati), bukan bisyaroh apalagi ujroh, sesuai dengan kitab-kitab mu’tabaroh, dan selalu melakukan istikhoroh (minta petunjuk kepada Allah). Kalau kita perhatikan, heran saja, contoh Fatwa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kitab mu’tabaroh, seperti tentang shalat Jumat di jalan raya dan statemen-stateman lainnya. NU  itu kan singkatan Nahdlatul Ulama bukan Nahdlatul Umala, kata jamak dari lafal ‘amiil, Saya perhatikan banyak ulama dan masyarakat awam kecewa dengan kepemimpinan NU yang sekarang.

Akhir-akhir ini Kiai Said Agil diberitakan telah mengislamkan beberapa orang dari Jepang Menurut Kiai bagaimana?

Saya kira ini hal yang wajar. Cuma dalam kasus tersebut saya kira tidak mengangkat reputasi beliau sebagai Ketua NU. Mengapa? Kita perlu bertanya, mengapa orang tersebut masuk Islam?Apakah karena mendengar ceramah dari Ketua Umum, atau justru masuk Islam karena orang lain, lalu dibawa kepada beliau untuk diberitakan sebagai propaganda. Ini persoalan juga.

Di sisi lain, umat Islam, termasuk warga NU tidak sedikit yang keluar dari Islam dan masuk Kristen. Kira-kira apa langkah-langkah beliau untuk menangkis mereka?

Beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat Ahmad Mushaddeq, yang pernah kalau debat dengan Ketua Umum kita ketika menyebarkan agama baru yang bernama al-Qiyadah. Ternyata lama-lama, Ahmad Mushaddeq membuat agama baru lagi, bernama GAFATAR. Nah, apa hasil debat yang dulu?

Mengomentara bentrokan antara FPI dan GMBI bagaimana?

FPI dan GMBI sama-sama saudara kita. Yang kita takutkan ada kelompok tertentu yang memperalat untuk menyerang FPI secara zalim. Dalam hal ini, kita kembali kepada kaedah dalam hadits, unshur akhooka zholiman au mazhluuman. Kedua pihak harus kita tolong. Yang dizalimi harus kita bantu untuk memenuhi haknya. Sementara yang zalim, harus kita tolong agar berhenti melakukan kezaliman.

Wallahu Alam (ngl/headlineislam.com)

Spirit 212, Masyarakat NTB Siap Hadiri Tabligh Akbar bersama Habib Rizieq


Headlineislam.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dijadwalkan menghadiri tabligh akbar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), 29 Januari mendatang.

Sekretaris Panitia Tabligh, Deddy AZ menyampaikan, Habib Rizieq akan datang ke NTB bersama Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Zautun Rasmin dan KH Asyafi’i Rasyid.

Kegiatan tabligh kbar kali ini dilakukan untuk mengingat kembali spirit gerakan 212 beberapa waktu lalu, sekaligus penggalangan dana untuk korban banjir Bima.

Diungkapkan Deddy, awalnya kegiatan tabligh akbar dan penggalangan dana banjir Bima akan dilaksanakan di Islamic Center (IC) pada tanggal 29 Januari mendatang.

“Lokasi tidak jadi di Islamic Center, karena Pemprov tidak memberikan izin,” terangnya Selasa kemarin (17/1).

Akibat tidak diberikan izin penggunaan IC oleh pemprov, panitia kemudian memindahkan lokasi acara ke Lombok Tengah. Tepatnya di Alun-Alun Tastura.

“Kalau Pemkab Loteng, mereka sudah keluarkan izin untuk kegiatan tabligh,” kata pria yang juga Ketua Aliansi Umat Islam (AUI) NTB ini.

Kepala Bangkesbangpoldagri Provinsi NTB, H Lalu Syafi’i membantah keras tudingan panitia penyelenggara.

Menurutnya, pemprov sama sekali tidak pernah menolak jika tabligh akbar dilaksanakan di Islamic Center.

Ditegaskan, panitia penyelenggara sebenarnya tidak pernah meminta izin penggunaan Islamic Center.

“Tidak pernah ada surat masuk mau pinjam Islamic Center. Kalau ada, pasti kita respon dan lapor ke gubernur. Tapi ini memang tidak ada kok,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, jangankan surat permintaan penggunaan Islamic Center, koordinasi secara lisan pun tidak pernah dilakukan oleh panitia.

Pemprov sendiri mengetahui rencana kegiatan tersebut dari intelijen yang terus mengamati setiap rapat-rapat kepanitiaan.

Pemprov tentunya akan bijaksana andaikan memang ada surat permintaan. Apalagi Islamic Center akan digunakan untuk lokasi dakwah.

“Sepanjang memenuhi syarat dan memungkinkan, tentu bisa dipakai. Tapi kan memang tidak pernah ada surat permintaan itu,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi kembali kepada sekretaris panitia Deddy AZ, akhirnya mengakui bahwa permintaan penggunaan Islamic Center ditolak oleh panitia pembangunan Islamic Center.

“Pengelola Islamic Center yang tolak karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan,” jawab Deddy.

Sementara, rencana kedatangan Habib Rizieq Shihab ditolak sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Desak Datu.

Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor NTB, Irfan Suryadinata mengungkapkan, pandangan keagamaan Habib Rizieq dikhawatirkan mengganggu ketentraman masyarakat NTB.

“Kekhawatiran kami, masyarakat Lombok akan diprovokasi. Tahu sendiri kan bagaimana Habib Rizieq, jangan sampai di sini dia ngomong yang tidak-tidak,” ujarnya.

Selain PW Gerakan Pemuda Ansor NTB, sejumlah ormas lainnya yang juga tergabung dalam Aliansi Desak Datu yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU NTB.

Semua organisasi tersebut sepakat tidak ingin pandangan keagamaan masyarakat Lombok disusupi paham yang dimiliki oleh Habib Rizieq.

Menurut Irfan, menolak kedatangan Habib Rizieq ataupun FPI bukan berarti menolak ulama dan Islam.

“Demi Allah, kami juga Islam dan patuh pada ulama. Tapi ulama yang bagaimana dulu, kita di sini punya banyak ulama. Kenapa mesti datangkan ulama dari luar?” kata Irfan, seperti diberitakan Radar Lombok (Jawa Pos Group/pojoksatu).

Pihaknya akan bersurat ke Polda soal penolakan ini. “Tapi kalau nanti jadi datang, ya silahkan saja kalau masyarakat mau hadir. Kami tidak pernah memaksa, dan kami juga jangan dipaksa mengikuti paham keagamaannya,” tutup Irfan. (ps/headlineislam.com)

UBN : Tidak Akan Kami Biarkan Satu Tetes Darah Ulama di Tangan Mereka!


Headlineislam.com - Mengulas insiden penyerangan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) beberapa hari yang lalu terhadap Front Pembela Islam (FPI) di Bandung, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustaz Bachtiar Nasir menegaskan akan selalu menjaga ulama.

"Tidak akan kita relakan sedikit pun, jangankan satu nyawa, satu tetes darah ulama pun tidak akan kami biarkan di tangan mereka," ujarnya di depan jamaah Aksi Bela Ulama, Senin (16/1/) lalu di Jakarta.

“Saya yakin akan lahir Abu Thalhah-Abu Thalhah baru di sisi Rasulullah yang mana kata Rasulullah pada Perang Uhud, suaranya Abu Thalhah bahkan mengalahkan 100 laki-laki pada masanya. Ia berkata, “Ya Rasulullah, tidak akan aku biarkan satu pedang pun menyayat dirimu”, ujarnya.

Ustaz Bachtiar menyayangkan kenapa tidak pernah berhenti keributan. Ia menyatakan umat Islam tidak pernah menginginkan keributan dan kegaduhan. Namun atmosfernya yang seakan terus meyeret umat untuk bangkit.

“Misalnya ada orang yang ingin menistakan kembali kesepakatan bangsa agar menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi Negeri ini. Namun justru ada yang ingin mengubahnya dan mensejajarkannya dengan kebudayaan, kemudian ditempatkan lebih rendah sebagai ketuhanan kebudayaan. Tapi tidak akan kami biarkan hal itu terjadi karena mutlak bahwa bangsa ini berketuhanan yang Maha Esa”, tegasnya.

Sesungguhnya apa yang telah kita perjuangkan di Bandung adalah atas izin Allah. Bukan untuk menistakan pancasila, “Tapi kehendak Allah saya baca ialah Allah sedang inginkan agar ideologi Indonesia kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian siapa pun yang gabung bersama dalam perjuangan ini, ia adalah orang-orang yang sedang bercita-cita menegakkan Laa ilaha illallah di bumi Indonesia ini,” jelasnya.

Ustaz Bachtiar mengatakan bahwa kita punya cara-cara cerdas dan konstitusional sesuai hukum yang ada di Indonesia dan kita siap berjalan di atas garis konstitusi.

“Kita tidak ingin berhawa nafsu, seandainya kemarin kita layani dengan hawa nafsu, maka kita akan menjadi bodoh juga. Tapi Allah punya cara lain. Kita lawan mereka secara hukum, sampai ketika kita mengetahui siapa yang ada di balik mereka. Selanjutnya dengan izin Allah, Isyaallah kita akan menang”, pungkasnya. (si/headlineislam.com)

Ironis! Kapolri Tetap Pertahankan Polda Pembina Ormas Preman dan Anarkis


Headlineislam.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, tidak akan mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Musyafak, hanya karena desakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu.

"Enggak lah, kami kan punya prosedur sendiri. Organisasi Polri adalah organisasi besar yang memiliki aturan dan tata cara tersendiri," ujar Tito usai menjadi pembicara pada kuliah umum yang dilaksanakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (18/1) petang.

Menurut Tito, pihaknya saat ini tengah melakukan langkah-langkah koordinasi dan investigasi, terkait kasus bentrokan antara massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung, beberapa hari lalu.

Apalagi dalam kasus ini nama Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan dibawa-bawa setelah diketahui menjabat sebagai pembina GMBI.

"Polda dan Mabes Polri juga melakukan komunikasi, investigasi, tidak semudah itu. Kami memiliki tata cara dan aturan sendiri untuk melakukan mutasi apalagi mencopot," ucap Tito.

Sebelumnya, massa FPI menggelar aksi unjukrasa di depan Mabes Polri, Senin (16/1) kemarin. Mereka menuntut agar Kapolri segera mencopot tiga Kapolda. Termasuk Kapolda Jabar karena dinilai melanggar aturan dengan menjadi pembina GMBI. (jp/headlineislam.com)

Kuasa Hakim Ahok Tuding Habib Novel Beri Keterangan Palsu


Headlineislam.com - Sekjen Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Habib Novel, dilaporkan ke polisi oleh salah satu kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rolas B Sitinjak. Laporan tersebut tertulis dalam nomor LP/257/I/2017 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.

Menurut Rolas, Novel telah memberikan keterangan palsu saat di sidang Ahok pada Selasa 4 Januari lalu. "Kita laporan atas Pasal 310, 311, 316, sama dengan Pasal 242. Yang mana dugaan telah pencemaran nama baik, 316 nya pemberatan karena pak Ahok pejabat negara dan 242 tentang keterangan palsu di muka persidangan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (16/1).

Menurutnya, Novel telah melakukan rekayasa kasus yang terjadi pada Tahun 2014 silam. "Pada fakta persidangan, Habib Novel ini mengatakan kalau klien kami telah merekayasa kasusnya, sehingga dia masuk penjara. Dan juga (mengatakan) Ahok telah membunuh dua anak buah Habib Novel di dalam penjara," katanya.

Dalam laporan ini, Rolas mengaku pihaknya telah menyiapkan barang bukti berupa rekaman pernyataan Novel selama persidangan berlangsung. Menurutnya, ucapan Novel telah melanggar sumpah di persidangan.

"Ada beberapa hasil rekaman sidang, kita sudah kasih ke penyidik. Kedua, transkip dari rekaman. Ketiga, berita-berita tentang klien kami Pak Ahok yang diberitakan oleh saudara terlapor," kata Rolas.

Rolas berharap polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut. Alasannya, Rolas menganggap pembohongan di persidangan dapat mempengaruhi keputusan.

"Apabila sumpah itu palsu pasti ada akibatnya. Kita on track saja secara hukum," pungkas Rolas. (md/headlineislam.com)

Tuntutan Umat Islam Kepada Polri; Kapolda Pembina Ormas Preman dan Anarkis "GMBI" Harus Dicopot!


Headlineislam.com - Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan 7 tuntutan saat mendatangi Mabes Polri. Tuntutan ini juga disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan FPI dengan Polri.

“Tadi barusan saja antara jam 11.15 WIB sampai 12.30 WIB, Polri telah menerima perwakilan pengunjuk rasa yaitu FPI, FUI, dan rekan-rekan lainnya, perwakilan Jakarta dan Jawa Barat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/01).

Berikut aspirasi dari perwakilan massa tersebut:

1. Polri khususnya Polda Jabar tidak lagi melakukan pembiaran terhadap indikasi adanya ormas yang anarkistis. Ini berkaitan dengan dugaan ormas GMBI yang melakukan pelanggaran hukum dan diduga dibiarkan oleh polisi.

2. Perwakilan massa menduga adanya kasus-kasus yang penanganannya ‘pilih kasih’. Perwakilan FPI menyebut aduan terkait ormasnya cepat diproses, berbeda dengan aduan terhadap pihak di luar FPI.

3. FPI dan perwakilan massa menegaskan dukungannya terhadap kepolisian. Polri juga diminta bekerja profesional.

4. Polisi diminta tidak turut serta dalam urusan politik. Ada dugaan polisi ikut bermain politik.

5. Polisi diminta memahami adanya ancaman dari PKI agar dapat memetakan kondisi sdi lapangan.

6. Perwakilan massa menyesalkan kejadian di Bandung, Jabar pasca pemeriksaan Habib Rizieq Shihab sebagai saksi. Diduga ada pembiaran terhadap GMBI yang melakukan kekerasan kepada anggota FPI.

7. Kericuhan di Polda Jabar pasca pemeriksaan Rizieq Shihab dianggap sebagai skandal. Perwakilan massa meminta Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan dievaluasi atau dicopot dari jabatannya.

“Mereka sampaikan dalam tertulis juga, ada video-video rekaman diserahkan ke kami untuk bahan investigasi. Kita sambut positif apa yang disampaikan pengunjuk rasa. Kita lakukan pendalaman, butuh waktu dan ada mekanismenya senidiri. Massa minta ada laporan dalam waktu tidak lama,” kata Rikwanto soal permintaan massa tersebut. (pm/headlineislam.com)

Kapolda Jabar dapat Izin Jadi Pembina GMBI yang Anarkis dari Tito Karnavian


Headlineislam.com - Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, telah mengantongi izin dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk menjabat sebagai Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia.

“Iya, sudah mengantongi izin,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rikwanto, di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2017.

Rikwanto menjelaskan, anggota Korps Bahayangkara yang ingin merangkap jabatan di luar Polri harus terlebih dulu mendapat izin dari pimpinan Polri.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 16 huruf d.

“Di Perkap itu ada Pasal 16, yang isinya dilarang jadi pengurus, atau anggota organisasi tertentu, atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), tanpa seizin pimpinan. Itu yang dimaksud dari Perkap tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Imam Besar Fron Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab menuding Kapolda Jawa Barat, mengerahkan masyarakat GMBI untuk menyerang ulama dan santri di Bandung, Jawa Barat.

“Kami datang menegakkan hukum. Kapolda Jabar harus diproses Propam (Profesi dan Pengamanan). Minta Kalpori jangan takut menindak Kapolda penghasut. Setuju copot, copot, takbir,” kata Habib Rizieq dalam orasinya di depan gedung Baharkam Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2017. (pm/headlineislam.com)

Warga Yaman Dihukum 21 Tahun karena Menghina Islam


Headlineislam.com - Pengadilan di Arab Saudi menjatuhkan hukuman 21 tahun penjara kepada seorang warga Yaman. Ia dihukum karena menghina ajaran Islam dan kerajaan. Hukuman tersebut diumumkan ke publik pada Ahad (15/1).

Sebagaimana dilaporkan Eblnews pada Ahad (15/1) waktu setempat, menurut pengadilan, warga Yaman yang tidak disebutkan namanya itu telah lolos dari hukuman mati. Sebab, orang yang murtad dan menghina Islam biasanya dihukum mati sesuai tradisi.

Pengadilan juga telah membuktikan warga Yaman tersebut menghina Islam, Muslim dan para sahabat nabi. Ia juga menyebut Arab Saudi sebagai penguasa penindas. Lebih parah dari itu, ia menyebut ucapan nabi adalah takhayul.

Seperti yang diketahui, Arab Saudi menerapkan peraturan Islam dengan sangat ketat. Mereka juga menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang melanggar peraturan.

Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati di antaranya yang melakukan pembunuhan, perampokan bersenjata, perdagangan narkoba, pemerkosaan, mengunakan ilmu sihir dan murtad. (rp/headlineislam.com)

Budhis Gagalkan Acara Muslim Myanmar


Headlineislam.com - Bulan ini sudah dua kali kelompok Buddhis garis keras membubarkan kegiatan masyarakat Muslim di Myanmar. Masyarakat Muslim harus rela membatalkan acara keagamannya karena diprotes Buddhis garis keras.

Acara keagamaan masyarakat Muslim digelar di Kota Pyay di wilayah Bago, Myanmar. Letaknya sekitar 440 km ke arah barat laut dari Ibu kota Myanmar, Yangon. Kegiatan yang digelar masyarakat Muslim tersebut dibatalkan di menit-menit terakhir.

Sebagaimana dilansir dari Anadolu pada Senin (16/1), dilaporkan pihak berwenang sudah mengizinkan masyarakat Muslim menggelar acara keagamaan. Mereka dizinkan untuk menggelar acara selama tiga jam pada Ahad (15/1).

Keputusan tersebut didapat setelah proses negosiasi. Akan tetapi, pada akhirnya kelompok Buddhis garis keras menuntut agar acara sepenuhnya dibatalkan.

"Padahal kami telah menggelar acara setiap tahun dengan damai," kata anggota komite acara festival masyarakat Muslim, Kyaw Naing.

Kyaw menegaskan, pihaknya setuju untuk membatalkan acara masyarakat Muslim. Sikap ini diambil untuk menunjukan Islam adalah agama yang damai bagi masyarakat Myanmar dan dunia. "Meski sebenarnya otoritas setempat sudah memberikan izin kepada kami," ujarnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan frontiermyanmar, Buddhis garis keras menghentikan kegiatan keagamaan masyarakat Muslim di Yangon, Myanmar pada Ahad (8/1). Puluhan orang dipimpin oleh biksu yang berbaris di Yangon menghalangi orang-orang Muslim merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Kami sudah merayakan festival ini sepanjang hidup saya, sekarang nampaknya ada serangan terhadap kebebasan beragama," kata Kyaw.

Ia mengungkapkan, para biksu berusaha menghentikan kegiatan keagamaan umat Islam tanpa mengatakan apa-apa. Mereka tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah diperbuat masyarakat Muslim sehingga harus melarang kegiatan Maulid Nabi. (rp/headlineislam.com)