Serangan Balik Pejuang Oposisi di Gurun Suriah Tewaskan 30 Milisi Syi'ah Bayaran Iran


Headlineislam.com - Pejuang oposisi Suriah pada hari Selasa (11/7/2017) melancarkan sebuah serangan balik terhadap kelompok milisi Syi'ah asing bayaran Iran yang berafiliasi rezim Assad di wilayah Gurun Suriah untuk mendapatkan kembali kendali wilayah-wilayah yang diduduki sebelumnya oleh pasukan pro-rezim.

Kepala kantor media Jaisy Osoud Al-Sharqiya, Saad al-Haj, mengatakan bahwa pejuang oposisi berhasil menguasai kembali wilayah Omam di Gurun Suriah, menambahkan bahwa dua tank dan buldoser berhasil dihancurkan.

Lebih dari 30 milisi Syi'ah asing bayaran Iran tewas,al-Haj menambahkan.

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Orient Net bahwa pertempuran tersebut saat ini dipusatkan pada poros pedesaan timur Damaskus, Gurun Suriah ke arah Pegunungan Makhoul dan desa timur Suweida di poros al-Zalf dan daerah Rajm al-Baqar Dan Ashihab.

Milisi Syi'ah melancarkan sebuah kampanye militer di Gurun Suriah pada hari Senin, mengambil keuntungan dari kesepakatan gencatan senjata di bagian selatan negara tersebut. Mereka mengambil alih sejumlah wilayah di Suweida timur dan daerah pedesaan timur Damaskus.

Al-Haj melaporkan bahwa pesawat tempur Rusia pada hari Senin meluncurkan lebih dari 80 serangan udara di daerah bentrokan, menyusul kebijakan bumi yang hangus.

Milisi Syi'ah yang dipimpin Iran merebut wilayah yang luas dari Gurun Suriah dalam beberapa pekan terakhir.

Media Iran baru-baru ini menerbitkan gambar yang menunjukkan kedatangan pemimpin Garda Revolusi Syi'ah Iran Jenderal Qassem Soleimani ke daerah di sisi timur segitiga al-Tenaf. Gambar-gambar menunjukkan Soleimani dengan sejumlah tentara bayaran Syi'ah Afghanistan di dekat perbatasan Suriah-Irak. Sumber: Voa Islam (vic/headlineislam.com)

Perppu Pembubaran Ormas Mengancam Banser NU


Headlineislam.com - 1|. Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, Pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, pada Rabu 10 Juli 2017 telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (*”Perppu”*) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan undang undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2|. Salah satu hal yang paling krusial pengaturan dalam Perppu adalah penghapusan ketentuan tatacara pemberian sanksi sampai dengan prosedur pencabutan status badan hukum (pembubaran), yang sebelumnya harus melalui permohonan dan berdasarkan kekuatan putusan pengadilan. (Penghapusan ketentuan pasal 63 s/d pasal 80).

3|. Bahkan, ditegaskan melalui ketentuan pasal 80A Perppu, pencabutan status badan hukum ormas sekaligus dapat dinyatakan bubar berdasarkan Perppu.

4|. Dalam konteks peralihan, ketentuan pasal 83A menyatakan UU nomor 17 tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perppu.

5|. Dalam Ketentuan pasal 59 ayat 3 d menyebutkan:

_”Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”._

6|. Dalam konteks ini, Ormas Islam Banser NU diketahui secara luas oleh publik sering melakukan tindakan pembubaran kegiatan masyarakat, baik berupa pengajian yang dilakukan Ustadz atau mubalihg seperti yang paling mashur terjadi pada ust. Felix Shiau dan Ust. Khalid Basalamah, maupun pembubaran berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dialami ormas HTI yang membuat agenda Masyiroh Panji Rasulullah (mapara) beberapa waktu yang lalu di berbagai daerah.

7|. Banser NU beralasan bahwa tindakan itu dilakukan dalam rangka menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 45 dari rongrongan dan ancaman perpecahan.

8|. Meskipun demikian, tindakan Banser NU ini telah mengambil alih tugas aparat penegak hukum selaku pihak yang berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan masyarkat, sekaligus berwenang membubarkan kegiatan masyarakat.


9|. Oleh karenanya Banser NU telah melanggar ketentuan pasal 59 ayat 3 d, dan bisa diambil tindakan.

10|. Dengan adanya pelanggaran tersebut, terlebih setelah adanya wewenang pembubaran ormas secara sepihak oleh Pemerintah tanpa proses pengadilan, dikhawatirkan Perpu akan menyasar pada Banser NU *DAN BANSER NU MENJADI TUMBAL ATAS OTORITARIANISME PENGUASA DENGAN SARANA PERPU INI.*

11|. Memang benar saat ini Banser NU sedang mesra dengan penguasa, namun siapa yang bisa menjamin hubungan mesra ini langgeng ? Jika suatu saat kepentingan politik penguasa menghendaki mendepak Banser NU maka serta merta penguasa dapat langsung membubarkan Banser NU tanpa melalui proses pengadilan.

12|. Jika dibubarkan sepihak dan tidak melalui pengadilan, bagaimana Banser NU bisa membela diri dihadapan hukum dan menjelaskan tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga Pancasila dan NKRI?

13|. Inilah ! Bahaya Perppu pembubaran ormas bagi Banser NU. Oleh karenanya ayo bersama-sama melindungi Banser NU dan ormas-ormas lainnya dari kediktatoran penguasa menggunakan sarana Perppu ini. Sumber: Muslimina (mb/headlineislam.com)

Oleh : Nasrudin Joha

Hanya Ada di Rezim Jokowi! Rohis Diawasi, LGBT Dilindungi


Headlineislam.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, harusnya Kementerian Agama melindungi Rohis dan mengawasi LGBT yang merusak moralitas bangsa, bukannya malah menghimbau mengawasi Rohis dan terkesan melindungi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Pernyataan Menag Lukman Hakim Saifuddin yang akan mengawasi Rohis dan meminta tidak mengucilkan LGBT terkesan memberikan perlindungan terhadap LGBT. Ini sangat berbahaya dalam perkembangan generasi muda untuk membangun organisasi.

“Statement itu (Menag) bernuansa stigma. Stigma seperti itu saya rasa berbahaya sekali dan tidak elok,” ungkap Dahnil kepada Harian Terbit, Rabu (12/7/2017).

Dahnil menilai, penyataan Menag tidak tepat karena bisa menyebabkan pelajar enggan untuk beraktivitas dan berorganisasi melalui Rohis. Apalagi pernyataan tersebut hanya didasari oleh penelitian yang masih debatable yang validasi dan kebenarannya bisa dikoreksi.

Faktanya selama ini, lanjut Dahnil, Rohis telah memberikan kontribusi besar dalam merawat dan membina akhlak pelajar-pelajar di Indonesia. Tidak jarang diantara lulusan Rohis berhasil meraih prestasi yang membanggakan.

“Jadi, bagi saya, pernyataan Menag tersebut sangat tidak elok dan justru menyudutkan gerakan pelajar Islam melalui Rohis yang selama ini menjadi persemaian merawat akhlak dan gerakan Islam di Indonesia,” jelasnya.

Walaupun pernyataan Menag telah menyudutkan remaja muslim, sambung Dahnil, pihaknya tetap akan melakukan dialog atau tabayun kepada Menag. Sehingga hal-hal yang miskomunikasi bisa diketahui lebih lanjut.

“Kita tabayun ke Menteri Agama, apa yang dia maksud,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Front Mahasiswa Islam (FMI) Habib Ali Alatas mengatakan, adanya abdi negara yang menyudutkan umat Islam karena telah terjangkiti penyakit Islamophobia. Ironisnya penyakit tersebut terjadi di negara yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia. Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi agama, yang ditekankan kembali dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara ini berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ali, penyataan Menag yang akan mengawasi yang berbau Islam, sementara yang melanggar Islam justru dibebaskan bahkan dilindungi seperti LGBT, maka hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada keahlian yang dimiliki Lukman Hakim Saifuddin dalam memimpin Kemenag.

“Itulah akibatnya ketika suatu urusan bukan diserahkan kepada yang ahlinya,” tandasnya.

Terpisah, Jubir FPI Ustadz Slamet Maarif mengatakan, sebagai omas yang melindungi umat Islam maka pihaknya akan memperkuat majelis taklim yang menjadi binaan FPI. Hal ini dilakukan karena dunia telah terbalik.. Buktinya pemerintah mencurigai dan mengawasi yang baik-baik sementara kejahatan dan penyimpangan seksual dibiarkan bahkan terkesan dilindungi.

“Kemenag seharusnya menjadikan rohis sebagai kegiatan eksul utama di sekolah dan di kampus – kampus untuk pembentengan aqidah dan pembentukan karakter bangsa sesuai ajaran islam,” tandasnya. Sumber : Arrahmah (ar/headlineislam.com)

Beda Perlakuan dengan Muslim, Kapolda Mengaku Duduk Semeja dengan Penjahat Agar Pelakunya mau Berbicara

Headlineislam.com - Kapolda Metro Jaya Irjenpol Mochamad Iriawan menjelaskan soal foto dirinya bersama anggota kepolisian lainnya sedang duduk semeja dengan pelaku pembacokan Hermansyah –Lauren Paliyama dan Edwin Hitipeuw– yang sempat viral di media sosial.

Terkait hal ini, Iriawan tidak mempersoalkan muncul anggapan negatif masyarakat akibat foto tersebut.

Ia hanya menjelaskan bahwa polisi memiliki teknik penyidikan melalui pendekatan psikologis agar pelaku bisa mengungkapkan aksi kejahatannya.

“Itu teknis polisi mengungkap peristiwa agar (pelaku) bicara,” kata Iriawan di Jakarta, Kamis.

Iriawan juga mengaku, pada saat menemui pelaku, ia menanyakan sejumlah pertanyaan soal motif pembacokan pakar telematika ITB itu. “Apa karena suruhan seseorang atau bukan,” jelasnya.

Sebelumnya juga diketahui, Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto pada Rabu (12/7/2017) mengatakan bahwa Kapolda duduk semeja dengan tersangka dalam rangka pendekatan.

“Kemungkinan dia akan lebih mengungkapkan sesuatu yang lain dari sisi humanisnya yang akan kita angkat. Jadi enggak ada masalah,” tuturnya, seperti dilansir Republika, Rabu (12/7/2017).

Pihaknya pun menegaskan penyidik Polri tidak membeda-bedakan perlakuan satu tersangka dengan tersangka lain.

“Semuanya kami perlakukan sama, tapi kadang polisi harus pancing dulu, kita ajak makan dulu supaya tersangka lebih terbuka,” ungkapnya. Sumber : Islam Pos (ip/headlineislam.com)

Muhammadiyah: Pembubaran Ormas Anti Pancasila Harus Lewat Pengadilan


Headlineislam.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai sah saja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas.

Apalagi aturan itu akan dipakai untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak bersesuaian dengan identitas kebangsaan Indonesia yakni Pancasila dan NKRI, atau memiliki karakter anarkis dan mengancam kerukunan demi menjaga Indonesia.

Namun, menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, terkait dengan upaya pembubaran tersebut tentu harus tetap ditempuh dengan cara formal-konstitusional, melalui mekanisme hukum yakni melalui pengadilan.

“Jangan sampai Pemerintah justru bertindak represif seperti era orde baru, karena justru laku seperti itu berpotensi abuse Of power dan pasti mengancam demokrasi Pancasila yang sudah kita tata 20 tahun belakangan ini,” ujar Dahnil Simanjuntak, Rabu (12/7/2017).

Karena Dahnil Simanjuntak menjelaskan, represifitas terang akan sangat berbahaya. Dia menilai bukan justru “mematikan” ormas yang berideologi atau berlaku tidak sesuai dengan identitas ke-Indonesiaan.

“Justru mereka bisa melakukan konsolidasi dan memperkuat diri karena merasa di dzholimi. Maka, jalan hukum harus selalu dipilih dan ditempuh oleh Pemerintah,” tegasnya.

Setelah mengumumkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei lalu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), untuk melancarkan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut Perppu tersebut dikeluarkan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, tentang ormas. Salah satu hal yang diubah dari aturan yang lama, adalah mekanisme pencabutan izin.

“Bahwa lembaga yang mengeluarkan izinatau yangmemberikan pengesahan, adalahlembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya,” ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017)

Kewenangan izin dan pengesahan ormas ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan sebagian yang berbentuk yayasan ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya jika Perppu tersebut sudah berlaku, dua kementerian tersebut yang akan melakukan evaluasi dan pencabutan izin.

“Lembaga yang mencabut izin akan meneliti itu, mendapatkan laporan dari berbagai pihak, data aktual aktivitas di lapangan, bukti nyata, baru lembaga yang memberi izin itu (mencabut),” ujarnya.

“Bukan saya, lembaga yang mengeluarkan izin bukan di Menkopolhukam, pemberian izin ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada sebagian (yang berbentuk) yayasan (izinnya dikeluarkan) di Kemendagri,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut Wiranto tidak menyebut nama HTI. Ia juga tidak mau menjelaskan ormas mana saja yang ia maksud bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang akan dicabut izinnya. Namun pada konfrensi pers yang digelar 8 Mei lalu, Wiranto menyebut nama HTI.

Dengan Perppu terkait pembubaran ormas yang sudah dikeluarkan sejak dua hari yang lalu itu, Wiranto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, dan memahami dengan baik perppu tersebut. Wiranto menegaskan, bahwa kebijakan ini bukan kebijakan untuk mendiskreditkan Islam.

“Perlu digarisbawahi bahwa Perppu ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ormas Islam, apalagi masyarakat muslim, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia,” katanya. Sumber : Sang Pencerah (spd/headlineislam.com)

Wajib Mendengar dan Taat Pada Pemimpin Meskipun Berhati Setan

Presiden RI ke-7, Jokowi
Headlineislam.com - PAHAMI baik-baik dan baca dengan cermat. orang kalau sudah berjenggot, bergamis, atau bercelana cingkrang (diatas mata kaki), lalu ngomongnya pakai dalil qur'an dan hadits, apalagi ngomongnya di TV atau Radio tertentu; langsung dianggap sudah pasti benar, langsung dianggap ‘oh ini ahlus sunnah sejati’; sehingga kalau ada berbeda dengan yang disampaikannya ini, berarti ‘salah’ atau ‘sesat’. Demikianlah diantara fenomena keterpurukan intelektual yang sedang menimpa sebagian kaum muslimin dewasa ini. padahal, kebenaran itu bukan sekedar di ukur dengan yang namanya DALIL, tetapi juga perlu ISTIDLAL (cara menggunakan dalil). Artinya, ketika dalil sudah benar, lalu bagaimana cara menggunakan dalil itu agar pemahaman dan pengamalan terhadap dalil itu juga benar. inilah garis lurus syari'at/manhaj salaf yang sesungguhnya. Kalau hanya terpesona dengan orang yang menyampaikan pakai dalil, maka syi'ah pun punya dalil, khawarij dan mu'tazilah juga punya dalil, kelompok sesat jabariyyah dan murji-ah pun juga pakai dalil. Lalu kenapa mereka tetap sesat? Ya, karena bukan dalil nya yang salah, melainkan cara mereka menggunakan dalil (ISTIDLAL) itulah yang salah sehingga menjadikan mereka sesat dan menyesatkan.

Thoyyib, mari kita bahas dengan cermat. segelintir orang memaksakan ummat ini untuk MENTAATI PEMIMPIN (PENGUASA) NON ISLAMI MESKIPUN BERHATI SETAN. dalilnya:

1=> Hadits dari ‘Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu ‘anhu, di riwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ , وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حبشي.

“Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah ‘azza wa jalla, tetap mendengar dan ta’at walaupun yang memerintah (memimlin) kalian adalah seorang hamba sahaya (budak hitam)”.

2=> Hadits dari Hudzaifah Ibnul Yaman, diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Nanti setelahku ini akan ada seorang pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku (dalam teori) dan tidak pula bersunnah dengan sunnahku (dalam praktek). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. “

Aku (Hudzaifah) bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu?”

Beliau bersabda, ”Dengarlah dan ta’at kepada Al-MIR (pemimpin) itu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan ta’at kepada mereka.”

-selesai-

Baik, kita bahas..

PERTAMA: DUA HADITS inilah yang sering menjadi dalil untuk dua hal: 1. Membenarkan adanya kepemimpinan NON SYARI’AT di muka bumi; 2. Mewajibkan mendengar dan taat kepada kepemimpinan itu, meskipun ia berhati setan, harta kita diambil, punggung kita dipukul.

Hadits-hadits ini selalu diulang-ulang oleh para penjilat penguasa (mulukiyyah/murji’ah gaya baru). tetapi anehnya, hadits-hadits tentang para syuhada' yang terbunuh melawan pemimpin zhalim tidak pernah mereka bahas? tidak pernah mereka dengang-dengungkan.!? Padahal sabda Nabi, “jihad yang paling afdhal adalah amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin zalim”. ini juga kan hadits shahih, sebagaimana hadits-hadits yang mereka nukil diatas, dan itu di praktekkan oleh Salafus Shalih. tetapi kenapa tidak pernah mereka bahas? Disinilah letak standar ganda nya para penyembah muluk (penguasa) itu. Syari’at (Al-Qur’an & As-Sunnah) menjadi keset di bawah kaki mereka demi kekuasaan.

KEDUA: Baginda Rasulullah 'Alaihi Shalawatu Wa Salam bersabda :

إن أُمِّر عليكم عبدٌ مُجدَّعٌ أسودُ ، يقودُكم بكتاب اللهِ تعالى ، فاسمَعوا له وأَطيعوا " .

“ Jika kalian di pimpin oleh seorang hamba sahaya yang hitam berambut keriting, yang memimpin kalian DENGAN KITAB ALLAH, maka taatlah kepadanya ".

( ini hadits shahih riwayat Imam Muslim )

Perhatikan hadits ini dengan cermat. kata Rasulullah, “Maka Taatlah kalian selama ia memimpin dengan KITABULLAH !! sekali lagi: DENGAN KITABULLAH. nah, inilah hadits yang menjelaskan (atau tafsir) dari hadits yang sering mereka nukil diatas. harusnya di korelasikan dalil-dalil yang ada, jangan ambil separoh-separoh. hancur agama ini jika cara mereka beristidlal seperti itu.

Pertanyaan saya, apakah sama pemimpin yang memimpin berdasarkan KITABULLAH, dengan pemimpin yang memimpin berdasarkan UNDANG-UNDANG SEKULER ? Apalagi Undang-undang sekuler itu dijadikan asas tunggal dan ideologi bangsa !? CATAT ya, kita tidak sedang membahas orang-orang yang ada di parlemen, DPR-MPR itu kafir atau tidak.. Bukan. Itu hak dan wewenang para ulama yang kredibel dan berkompeten. bukan hak orang-orang awam seperti kita.Yang kita bahas sekarang adalah hukumnya, undang-undangnya. yang mana, mau tidak mau kita harus akui bahwa undang-undang yang ada saat ini bukanlah undang-undang ISLAM.

KETIGA: Dalam batas syari’at, ada dua poin penting yang sering di sembunyikan oleh kaum mulukiyyun (penjilat penguasa) ini, yaitu: 1. Ketaatan mutlak itu hanya berlaku untuk Allah dan Rasul-Nya; sehingga kepada Ulil Amri/pemerintah yang berhukum pada Syariat pun, ketaatan itu sifatnya terbatas (tidak mutlak); 2. Memberikan hak ketaatan mutlak (sekalipun harta kita diambil, punggung kita dipukuli) kepada orang-orang sekuler, anti Syariat atau menolak Syariat. ini tentu sangat MUSTAHIL. tidak mungkin Allah Ta’ala memberikan hak istimewa kepada kepemimpinan yang menentang-Nya dan menentang Rasul-Nya.

Dalilnya, Nabi bersabda:

إنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ ، لا يُعاديهم أحدٌ إلا كبَّه اللهُ على وجهِه ، ما أقاموا الدينَ

“ Sesungguhnya urusan ini (kepemimpinan kaum muslimin) adalah dari Quraisy, tidak ada seorangpun yang menentangnya kecuali akan di campakkan oleh Allah wajahnya di neraka, selama MEREKA MEMIMPIN DENGAN MENEGAKKAN DIN”.

( Ini hadits Shahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muawiyyah Bin Abi Sufyan Radhiyallahu'anhuma )

Perhatikan: kata Rasulullah, meskipun yang memimpin adalah kaum Quraisy, maka WAJIB MENTAATAINYA selama MEREKA MENEGAKKAN DIN (AGAMA) ! sekali lagi: selama mereka menegakkan din. Dari sabda Nabi ini sangat jelas bagi orang-orang berakal bahwa SYARAT MENDENGAR DAN TAAT KEPADA PEMIMPIN, ITU TIDAK BERSIFAT MUTLAK. Ini sudah terlalu capek kami bahas berulang-ulang. mereka saja hanya muter-muter disitu.

Oleh karenanya, menjadikan dua hadits diatas sebagai dalil untuk “mendengar dan taat” kepada kepemimpinan NON ISLAMI (tidak berlandaskan Al-Qur’an & As-Sunnah), ini adalah pengkhianatan besar kepada Allah, Rasul, dan Syari’at-Nya. Sejak kapan para MUWAHHIDIN (AHLI TAUHID SEJATI) diperintah tunduk kepada kepemimpinan Non Syariat? Sekajak kapan? mana dalilnya? mana praktek Salaf terhadapnya.?

KEEMPAT: Dalam hadits ke-dua diatas, ada kata “laa yahtaduna bi hadyi” (mereka berpetunjuk tidak dengan petunjukku) dan “laa yastanuna bi sunnati” (mereka bersunnah tidak dengan Sunnahku). Kata-kata ini TIDAK BERMAKNA SECARA MUTLAK MEREKA MENINGGALKAN SYARI’AT. tapi bermakna, mereka melakukan bid'ah. Karena di sana ada kata "yahtaduna" (berpetunjuk) dan "yastanuna" (bersunnah); artinya mereka masih menetapi PETUNJUK dan SUNNAH, namun tidak sesuai dengan apa yang Nabi  lakukan/contohkan. Kalau mereka benar-benar meninggalkan Syariat, tentunya Nabi memakai kalimat “yakfuruna bi ayatillah wa sunnati nabiyih” (mereka kufur atas ayat Allah dan Rasul-Nya).

Kemudian di sana juga ada kata AL-AMIR (pakai alif lam ma’rifat sebagai bentuk mu’ayyan) yang artinya pemimpin. yang mana kata “Al-Amir” disini maknanya khusus, tidak umum. Artinya, itu kepemimpinan ISLAM, yang dibatasi hukum Syariat; karena asal kepemimpinan dalam Islam adalah TAAT SYARIAT. Di sana juga ada kata “as sam'u wat tho'ah”. yang mana kata-kata seperti ini dalam Al-Qur'an sering disebut “sami'na wa atho'na”. Kata-kata ini adalah KHAS KETAATAN kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak berlaku bagi yang lain. Karena ia mengandung konsekuensi IMAN, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 285. Kata-kata ini HARAM dikeluarkan dari jalur KEIMANAN.

KELIMA: Setelah kita menjama'kan (mengkorelasikan) hadits-hadits tentang wajibnya mendengar dan taat pada ULIL AMRI, maka kembalikan pemahaman tentang Ulil Amri itu kepada para Ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Artinya, baca dan lihat penjelasan para Ulama dan Imam-imam Ahlus Sunnah terkait makna Ulil Amri dan penjelasan mereka tentang siapa dan bagaimana Ulil Amri itu. Sehingga tidak MAIN COMOT.

1=> Didalam kitab fathul qadir 1/556, Imam Syaukani Rahimahullah mengatakan:

والأولى الأمر : هم الأئمة والسلاطين، والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية

“Ulil Amri adalah para imam, penguasa, hakim, dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang Syar'i (yakni sesuai syariat) bukan kekuasaan Thoghut”.

2=> Dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqolatun Mutanawwi'ah 1/ 117 cetakan Daarul Qasim lin Nasyr-Riyadh, Syaikh Bin Baz Rahimahullah mengatakan :

لأنه ليس كل حاكم يكون عالما يصح منه الإجتهاد، كما أنه ليس كل حاكم سواء كان ملكاً أو رءيس جمهورية يسمي أمير المؤمنين، وإنما أمير المؤمنين من يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به، ويمنعهم من مخالفته، هذا هو المعلوم بين علماء الإسلام والمعروف بينهم.

“...Karena tidaklah setiap pemimpin di namakan seorang alim yang sehingga dibenarkan ia berijtihad, sebagaimana tidaklah setiap pemimpin, baik itu kedudukannya sebagai raja atau presiden di namakan "AMIRUL MUKMININ" (Ulil Amri), karena yang di namakan "AMIRUL MUKMININ (Ulil Amri) hanyalah seseorang yang berhukum di antara rakyatnya dengan SYARI’AT ALLAH dan mengharuskan mereka atas itu, dan melarang mereka untuk menyelisihinya. Inilah yang telah di ketahui di antara Ulama Islam dan di kenal di kalangan mereka”.

-selesai-

Ini kata Syaikh Bin Baz, bukan kata Habib Rizieq Shihab.

MANHAJ MULUKIYYAH/MURJI-AH adalah manhaj main comot yang penting aman. asal sudah jadi pemimpin, berkuasa, dengan cara apapun, maka ia langsung dianggap Ulil Amri dan wajib mendengar serta mentaatinya. sebagaimana ‘fatwa’ Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau begitu, kafir belanda yang menguasai indonesia selama 350 tahun (dalam jajahannya), antum anggap Ulil Amri dong ??!! Sehingga konsekuensi logisnya -dari buah fikir sungsang seperti ini- para pahlawan kemerdekaan itu “khawarij” semua..!!??

Demikian pula Israel Yahudi yang sampai detik ini menguasai palestina (dalam jajahannya), di anggap Ulil Amri dong? Karena mereka berkuasa disana.. , sehingga konsekuensi logisnya -dari buah fikir prematur ini- Mujahidin Hamas dan semua pejuang kemerdekaan palestina itu “khawarij” semua !!???

Wallahul musta’an. Semoga Allah menyelematkan ummat ini dari kehinaan, kebodohan dan kesesatan pemikiran serta fitnah di akhir zaman. Nas’alullah al-‘afiyah wa salamah.

Oleh: Maheer At-Thuwailibi

Tentara AS Ditahan Karena Diduga Terlibat ISIS


Headlineislam.com - Seorang tentara AS yang tengah bertugas di Hawaii pada Senin (11/7) ditahan atas tuduhan menyediakan sejumlah dukungan material kepada milisi ISIS.

Penahanan ini berdasarkan hasi investigasi Federal Bureau of Investigation (FBI) yang telah lama melakukan pemantauan terhadap tentara tersebut.

Dikutip dari Associated Press, tentara yang bernama Ikaika Kange (34) itu merupakan prajurit aktif dari Divisi Infanteri ke-25 AS. Ia mulai aktif di militer sejak Desember 2001 hanya berselang sekitar 3 bulan setelah peristiwa 9/11.

Ikaika yang berpangkat sersan satu ini pernah ditugaskan di Irak (Maret 2010-Februari 2011) dan Afghanistan (Juli 2013-April 2014).

Aktivitas Ikaika selama setahun terakhir ini terus dipantau, karena informasi yang diperoleh FBI menunjukkan adanya komunikasi yang ia jalin dengan kelompok ISIS di Irak dan Suriah. Ia juga diduga memberikan informasi militer dan pelatihan kepada kelompok teroris tersebut.

Sumber : Kumparan (kp/headlineislam.com)

Profesi yang Mesti Dijauhi di Akhir Zaman Adalah Menjadi POLISI


Headlineislam.com - Kata Rasulullah:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شُرطَةٌ ، يَغْدُونَ فِي غَضِبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ

“Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah”.(HR. Thabarani, Kitab Jami’us Shoghir).

Ya, menjadi polisi adalah profesi yang penuh kontroversi. Meskipun kami yakin disana pasti ada oknum-oknum berseragam coklat yang sholih dan hanya takut kepada Allah. mereka yang terlanjur masuk dalam lumpur kemunafikan namun Allah menjaga hati mereka dengan taufiq dan iman yang lurus, sehingga relung hati mereka yang paling dalam menjerit keras melihat kenyataan demi kenyataan yang terjadi di negeri ini.

UNTUK PRESIDEN RI yang terhormat dan segenap jajarannya, kami hanya ingin ingatkan:

JIKA ada seekor onta yang terpleset di sungai Efrat, Khalifah ‘Umar Bin Khathab akan ditanya dan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Ta’ala..., Lalu bagaimana jika ada rakyat yang dibacok, dibunuh secara keji dan zholim....!!?

Mari kita amin-kan Do’a Rasulullah berikut ini:

« اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ » رواه مسلم.

“Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku (memjadi pemimpin) lalu dia menyusahkan mereka, maka SUSAHKANLAH DIA. dan barang siapa yang mengurus urusan umatku (memimpin ummatku) lalu dia mengasihi mereka maka kasihilah dia....”

(HR. Imam Muslim)

Aamiin aamiin aamiin yaa mujiibas saa-iliin.

Oleh : Maaher At-Thuwailibi.

Subhanallah! Meski Kesulitan, Qatar Tetap Bantu Palestina


Headlineislam.com - Duta Besar Qatar untuk Gaza Mohammed al-Emadi berjanji untuk terus mendukung wilayah pantai yang terkepung pada kunjungan pertamanya sejak awal krisis Teluk bulan lalu. Al-Emadi tiba di Gaza bersama dengan Wakil Kepala Pemerintahan Khaled al-Hardan pada hari Jumat.

"Terlepas dari krisis di Qatar, kami akan terus mendukung anda. Kami akan membuka proyek Qatar baru dan melanjutkan proyek yang sudah berjalan," kata Al-Emadi seperti dilansir Aljazirah, Ahad, (10/7).

Selama lima tahun terakhir, Qatar telah menjanjikan uang rekonstruksi di Gaza senilai 1,4 miliar dolar AS yang telah dikirim ke rumah sakit dan untuk meningkatkan jalan ke proyek perumahan.

Pejabat Hamas Musheer al-Masri mengatakan, kunjungan utusan Qatar tersebut menunjukkan kebaikan Qatar untuk Palestina.

"Kunjungan tersebut mengindikasikan dukungan Qatar secara penuh bukan hanya musiman bahkan saat Qatar menghadapi masa-masa sulit," kata dia.

Jurnalis Aljazirah Harry Fawcett melaporkan dari Gaza, bahwa kunjungan utusan Qatar tersebut dilihat sebagai kabar baik bagi pemerintah Hamas.

Namun ia mendapat tekanan besar, tidak hanya dari blokade Israel tapi juga dari Otoritas Palestina yang terus bersaing, yakni Pemerintah di Tepi Barat.

Sumber : Republika (rp/headlineislam.com)